SuaraSumbar.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebagai sikap normatif.
Hasto menyoroti skeptisisme masyarakat terhadap independensi Bawaslu, mengingat banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
"Kepala desa yang dimobilisasi dan diancam, serta berbagai pelanggaran nyata lainnya, menunjukkan keraguan terhadap independensi pengawas pemilu," ujar Hasto, Kamis (15/2/2024).
Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak lebih dari sikap normatif yang mengabaikan realitas politik dan sosial yang lebih kompleks.
"Rakyat dan kelompok-kelokompok pro demokrasi seharusnya menjadi pengawas aktif dalam proses pemilu," tambahnya.
Hasto, yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, menekankan bahwa kebenaran politik akan terungkap seiring berjalannya waktu. Ia menyatakan hal tersebut dalam konteks dinamika politik yang berkembang di tengah Pemilu 2024.
Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyerukan kepada pihak-pihak yang menemukan bukti kecurangan untuk melaporkannya ke Bawaslu dan MK.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa proses pemilu telah diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk saksi dari caleg, capres-cawapres, Bawaslu, dan aparat keamanan.
"Proses pengawasan yang berlapis-lapis ini diharapkan dapat mengeliminasi kemungkinan adanya kecurangan. Namun, jika ada bukti kecurangan, mekanisme hukum melalui Bawaslu dan MK sudah tersedia," kata Jokowi, menanggapi kekhawatiran terkait integritas pemilu.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Mau Rangkul Lawan-lawannya, Hasto: Terlalu Prematur
Komentar Hasto Kristiyanto menggarisbawahi ketegangan dan kekhawatiran yang muncul terkait proses pemilu di Indonesia, menyoroti kebutuhan akan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Mau Rangkul Lawan-lawannya, Hasto: Terlalu Prematur
-
Bawaslu RI Ungkap Intimidasi di 1.473 TPS Selama Penghitungan Suara Pemilu 2024
-
PDIP Siap Keluar dari Lingkaran Istana Prabowo-Gibran, Mau Perbaiki Demokrasi
-
PDIP Sebut Pemilu 2024 Seperti 1997 Era Soeharto
-
Seruan PDIP ke Massanya: Terapkan Kesabaran Revolusioner, Kita Melawan
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Heboh Rombongan Arteria Dahlan Berhenti dan Foto-foto di Tikungan Sitinjau Lauik
-
Kasus HIV di Pekanbaru Melonjak Tajam, Dinkes Riau Ungkap Fakta dan Pemicu Utamanya
-
Kecelakaan Truk Batu Bara di Jalur Sitinjau Lauik, Sopir Terluka Usai Banting Setir ke Selokan
-
Erupsi Gunung Marapi Minggu Pagi Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter, Status Masih Waspada
-
Buka HP dan Baca Pesan WA Ku, Wasiat Mahasiswa PNP di Buku Sebelum Ditemukan Tewas di Kos