SuaraSumbar.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebagai sikap normatif.
Hasto menyoroti skeptisisme masyarakat terhadap independensi Bawaslu, mengingat banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
"Kepala desa yang dimobilisasi dan diancam, serta berbagai pelanggaran nyata lainnya, menunjukkan keraguan terhadap independensi pengawas pemilu," ujar Hasto, Kamis (15/2/2024).
Menurut Hasto, pernyataan Jokowi tidak lebih dari sikap normatif yang mengabaikan realitas politik dan sosial yang lebih kompleks.
"Rakyat dan kelompok-kelokompok pro demokrasi seharusnya menjadi pengawas aktif dalam proses pemilu," tambahnya.
Hasto, yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, menekankan bahwa kebenaran politik akan terungkap seiring berjalannya waktu. Ia menyatakan hal tersebut dalam konteks dinamika politik yang berkembang di tengah Pemilu 2024.
Sementara itu, Presiden Jokowi telah menyerukan kepada pihak-pihak yang menemukan bukti kecurangan untuk melaporkannya ke Bawaslu dan MK.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa proses pemilu telah diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk saksi dari caleg, capres-cawapres, Bawaslu, dan aparat keamanan.
"Proses pengawasan yang berlapis-lapis ini diharapkan dapat mengeliminasi kemungkinan adanya kecurangan. Namun, jika ada bukti kecurangan, mekanisme hukum melalui Bawaslu dan MK sudah tersedia," kata Jokowi, menanggapi kekhawatiran terkait integritas pemilu.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Mau Rangkul Lawan-lawannya, Hasto: Terlalu Prematur
Komentar Hasto Kristiyanto menggarisbawahi ketegangan dan kekhawatiran yang muncul terkait proses pemilu di Indonesia, menyoroti kebutuhan akan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Prabowo-Gibran Mau Rangkul Lawan-lawannya, Hasto: Terlalu Prematur
-
Bawaslu RI Ungkap Intimidasi di 1.473 TPS Selama Penghitungan Suara Pemilu 2024
-
PDIP Siap Keluar dari Lingkaran Istana Prabowo-Gibran, Mau Perbaiki Demokrasi
-
PDIP Sebut Pemilu 2024 Seperti 1997 Era Soeharto
-
Seruan PDIP ke Massanya: Terapkan Kesabaran Revolusioner, Kita Melawan
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PBHI Serahkan Data Baru ke Ombudsman, Soroti Dokumen Kebencanaan Izin Tambang Andesit Kasang
-
Psikolog Ungkap Pencegahan Bullying Tak Cukup dengan Hukuman, Berkaca dari Kasus MAN 3 Padang
-
Siswa MAN 3 Padang Belajar Rakit Bom dari Internet
-
Fakta Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang, Dikenal Pendiam dan Sering Absen
-
Polisi Ungkap Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang Diduga Korban Bullying