Dinsos Sumbar Janji Dampingi Kaum Difabel Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

SuaraSumbar.id - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), berupaya mendukung peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada Rabu 14 Februari. Salah satunya adalah dengan mendampingi anak-anak difabel penyandang tuna grahita di Sumbar, yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, sebanyak 18 difabel tuna grahita yang tinggal di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kota Padang. Mereka terdaftar sebagai DPT pada Pemilu 2024.

"Pemprov Sumbar berkomitmen dalam mendukung tercapainya target partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, termasuk ikut mendampingi 18 anak-anak kita yang tinggal PSBG untuk mencoblos," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2024).

Mahyeldi mengatakan, imbauan untuk menunaikan hak pilih terus disuarakan pihaknya dalam berbagai kesempatan. Termasuk saat digelarnya Tablig Akbar dan Doa Bersama oleh KPU Sumbar.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Ajak ASN Dongkrak Partisipasi Pemilih Pemilu 2024

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PSBG Harapan Ibu, Sayarni mengatakan, total penghuni PSBG Harapan Ibu saat ini mencapai 100 orang. Dari jumlah tersebut, 18 orang diantaranya telah memenuhi ketentuan sebagai pemilih karena telah berusia 17 tahun atau lebih.

Sesuai pendataan KPU, 18 penyandang tuna grahita dimaksud, masuk dalam kategori pemilih disabilitas intelektual. Penghuni panti yang berada di kawasan Kalumbuk, Kota Padang nantinya akan menyalurkan hak pilih di TPS 018 dan TPS 020.

“Tidak ada TPS khusus di tempat kita. Nantinya, anak-anak yang punya hak pilih akan menyalurkan suaranya di TPS terdekat dari sini. Pada saat pencoblosan, kami akan damping mereka,” ujar Saryani.

Terkait sosialisasi pemilu, Saryani menjelaskan, sebelumya pihaknya pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU Padang. Namun, kegiatan dimaksud masih sebatas kepada pengurus di panti. Sementara itu, anak-anak tunagrahita yang punya hak pilih sendiri, belum mendapat sosialisasi teknis pencoblosan dari KPU.

“Anak-anak ini harus dapat bimbingan cara mencoblos. Sebab jika tidak dikenalkan teknis memilih, mereka pasti kesulitan. Ada 5 surat suara, lalu surat apa saja itu. Mereka harus tahu. Namun nanti, jika mendekati hari pemilihan tidak ada bimbingan juga, tentu kami pengurus panti akan melaksanakannya secara mandiri," ujar Sayarni.

Baca Juga: Sumbar Kejar Peluang Konsep Baru Tour de Singkarak, Ini Alasannya