SuaraSumbar.id - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan Polda Sumbar terkait banyaknya korban jiwa akibat erupsi Gunung Marapi.
Plh Kepala Balai KSDA Sumbar, Dian Indriati, menegaskan kesediaan institusinya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut.
"Kami akan memberikan keterangan jika dipanggil oleh Polda, mengingat saat ini kami terfokus pada pencarian korban erupsi," ujar Dian Indriati, Rabu (6/12/2023).
Ia juga menjelaskan bahwa pembukaan jalur pendakian ke Gunung Marapi pada 24 Juli 2023 telah melibatkan kesepakatan berbagai pihak, termasuk Pemkab Tanah Datar dan Agam, Wali Nagari, dan lainnya.
BKSDA Sumbar sebagai pengelola TWA Gunung Marapi, telah melakukan rapat dan diskusi dengan berbagai pihak untuk mengelola jalur pendakian ini.
Kerja sama dengan tiga Nagari juga dijalin untuk mengelola kawasan TWA Gunung Marapi dan meningkatkan ekonomi lokal tanpa praktik pungli.
Kepolisian Daerah Sumatera Barat akan meminta keterangan dari BKSDA mengenai pengelolaan TWA Gunung Marapi, terutama setelah erupsi yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia dan satu lagi masih dalam pencarian.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelidiki prosedur pengelolaan TWA Gunung Marapi, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian yang berujung pada kecelakaan fatal tersebut.
Kontributor : Rizky Islam
Baca Juga: Mahasiswanya Banyak Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, Rektor PNP Akui Berduka
Berita Terkait
-
Mahasiswanya Banyak Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, Rektor PNP Akui Berduka
-
Evakuasi Korban Erupsi Gunung Marapi, Polres Padang Panjang Tutup Sementara Jalur Alternatif Padang - Bukittinggi
-
PVMBG Ungkap Sudah Rekomendasikan ke BKSDA Tak Ada Aktivitas di Gunung Marapi Sebelum Erupsi
-
Erupsi Gunung Marapi Pengaruhi Penerbangan, BMKG dan PVMBG Tetapkan Kode Merah
-
Polda Sumbar Akan Periksa BKSDA Terkait Erupsi Gunung Marapi yang Makan Korban
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan