Anggota DPRD Inisial RS Dituding Intervensi Proyek Pemprov Sumbar, Rahmat Saleh Bereaksi: Jabatan Saya Taruhannya!

SuaraSumbar.id - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Rahmat Saleh menanggapi santai tudingan yang disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar tentang adanya oknum anggota dewan berinisial RS, melakukan intervensi proyek di Pemprov Sumbar.

"Saya pesankan kepada seluruh OPD yang ada di Pemprov Sumbar agar profesional dalam bekerja. Jangan mau diintervensi oleh orang atau kelompok tertentu yang mengatas namakan jabatan dan ketenaran pejabat publik," katanya, Rabu (2/11/2022).

Politikus PKS itu tidak mengetahui persis siapa inisial "RS" yang dituding anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat Nofrizon tersebut.

"Tentang inisial RS itu, kawan-kawan media bisa tanyakan langsung ke yang bersangkutan," ujarnya.

Baca Juga: Sumbar Bakal Punya Dua 'Sirip' Tol Trans Sumatera, Mahyeldi: Menteri Janji Masuk RPJMN 2024-2029

Namun, karena kebetulan juga punya inisial RS, dia menegaskan tidak pernah melakukan intervensi kepada siapa pun untuk mengarahkan pengusaha tertentu supaya mendapatkan proyek.

"Saya garansi itu, kalau ada bukti bahwa saya melakukan itu saya akan pertaruhkan jabatan saya. Tapi kalau ada oknum menjual nama saya, tentu nama siapa saja bisa dia catut," katanya.

Menurutnya, jangan sampai OPD terpengaruh terhadap manuver oknum Anggota DPRD dalam intervensi proyek dengan politik lempar batu sembunyi tangan.

"Saya juga dapat laporan, bahwa ada oknum dan kumpulan oknum anggota DPRD yang menggiring opini bahwa Ring 1 Gubernur gentayangan mengincar proyek, pada waktu yang sama kelompok oknum ini memaksakan kolega rekanannya untuk dimenangkan dalam salah satu kegiatan pengadaan mobiler. Tindakan ini tidak benar," ujarnya lagi.

Saat ditanyai siapa nama-nama tersebut ia mengatakan etika pertemanan dan kelembagaan tidak etis menyebutkan nama dan merek.

Baca Juga: Top! Sumbar Segera Punya Dua Jalan Tol Menghubungkan dengan Riau

"Intinya, saya pesankan kepada OPD jangan mau dibodohi oknum pengusaha yang mengatasnamakan pejabat publik, mari bekerja profesional," katanya.