Mahasiswa di Sumbar Nilai Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Penuh Arogansi

SuaraSumbar.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) cabang Sumatera Barat (Sumbar), berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumbar, Senin (31/10/2022).

Aksi diawali dengan bakar-bakar ban tersebut terkait tiga tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang dinilai gagal dan penuh arogansi serta tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Terlihat satu persatu perwakilan BEM Sumbar menyampaikan aspirasi mereka masing-masing. Mereka menilai bahwa pihaknya telah memberikan laporan merah terhadap rezim Jokowi-Ma'ruf.

"Keputusan yang diambil pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama tiga tahun terakhir telah menindas rakyat," kata salah satu orator.

Baca Juga: Cara Buka Cabang Mie Gacoan dengan Sistem Waralaba dan Biayanya

Kegagalan tersebut diantaranya, terkait mengalokasian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai regulasinya, dimana masih banyak antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU di Sumbar.

Koordinator Daerah BEM SI Sumbar Muhammad Fajri mengatakan, tuntutan lain yang disampaikan terkait pengalokasian dana CSR digunakan untuk kepentingan politik.

"Bukan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan pengamatan kami CSR hari digunakan untuk kepentingan politik," katanya.

Diakuinya, kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf memang jauh dari ekspetasi mereka sebagai mahasiswa. Dimana banyak terjadi arogan dan ambisi hanya untuk kepentingan-kepentingan.

"Tegas dari kami mahasiswa memberikan lapor merah terhadap 3 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Salah satu arogansi adalah tidak satupun tuntutan kami di gubris oleh pemerintah," tuturnya.

Baca Juga: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Gelap Gulita Selama Satu Jam

Kemudian terkait Ibu Kota Negara (IKN), Fajri menilai pemerintah sangat jelas memaksakan karena belum mampu untuk membuat negara baru.

"Dari pihak pemerintahan meninggalkan momentum perpisahan akhir periode beliau (Jokowi-Ma'ruf) dengan melakukan arogansi," katanya.

"Menyoal kenaikan harga BBM murni dari kelalaian pemerintah karena tidak becus mengurus subsidi BBM tersebut. Kelalaian ini akhirnya berdampak ke masyarakat," katanya lagi.

Tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi mereka di DPRD Sumbar yakni revisi RUU KUHP dan omnibus law yang dianggap masih cacat formil dan materil.

Kemudian masalah IKN serta menuntut reformasi Polri. Mahasiswa menilai cukup banyak permasalahan di internal Polri dan menginginkan reformasi.

Selanjutnya meminta perkuat lembaga KPK. Sebab cukup banyak para koruptor yang berkeliaran. Tuntutan mahasiswa juga termasuk soal kesehatan dan BBM.