Polda Sumbar Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Solok Selatan

SuaraSumbar.id - Polda Sumatera Barat (Sumbar) sedang mengusut kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di daerah Sumbar.

Hal itu dibenarkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Menurutnya, sudah ada satu laporan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang sedang diselidiki.

"Modus operasinya dengan pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi," katanya, Jumat (8/4/2022).

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Seksual di Solok Selatan Meningkat, Pelakunya Rata-rata Orang Terdekat

"Pelaku diancam hukuman pidana kurungan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar," katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, pengusutan kasus tersebut dilakukan di Kabupaten Solok Selatan. "Kita tengah melakukan pengembangan terhadap kasus ini," katanya.

Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.

Menurut dia tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

"Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM

Baca Juga: Harga Daging Sapi di Solok Selatan Naik Jadi Rp 140 Ribu

Selain Polda Sumbar, Mabes Polri merilis sejumlah Polda juga melakukan pengusutan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak (BBM).

Ada enam Polda jajaran yang telah melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo. (Antara)