SuaraSumbar.id - Polemik politik di daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) kian menjadi-jadi. Hal ini dipicu karena tidak harmonisnya hubungan bupati dan ketua DPRD Kabupaten Solok.
Hal itu dibenarkan Wakil Bupati Solok Jon Firman Pandu. Dia meminta semua pihak mengakhiri kisruh yang terjadi belakangan ini.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, jika kisruh ini terus berlanjut, tentunya akan berdampak buruk terhadap jalannya pembangunan daerah.
"Kita harus mengakhiri ini semua. Bahwa kita membangun Kabupaten Solok dengan niat yang mulia. Bagaimana Solok itu bangkit dan berubah dari sebelum-sebelumnya," kata Jon Pandu saat menggelar konfrensi pers dengan awak media di Kota Padang, Senin (10/8/2021).
Jon Pandu mengatakan, polemik politik yang terjadi di Kabupaten Solok tidak terlepas dari tidak harmonisnya hubungan antara bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solok. Namun, Jon Pandu mengaku berupaya agar keduanya (bupati dan ketua DPRD) bisa akur demi kemajuan Solok.
"Saya selalu panggil dan mencoba untuk mengkomunikasikan, bagaimana Dodi (Ketua DPRD) dan pak bupati ini bisa harmonislah. Cuman dinamika ini jalan terus karena masukan sana sini, akhirnya semakin runyam. Bahkan sampai lapor melapor ke Polda Sumbar," katanya.
Jon Pandu kembali mempertegas agar konflik kedua tokoh itu diakhiri.
"Bersama-sama kita. DPRD dengan pemerintah daerah harus satu. Tujuan adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Solok ini sejahtera dan berubah kepada yang lebih baik," tuturnya.
Terkait mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Solok, Jon Pandu mengaku bahwa itu adalah kewenangan Fraksi Gerindra yang ada di pusat (pemberhentian).
Baca Juga: Tak Tahu Menahu Rumah Dinas Ketua DPRD Digembok, Bupati Solok: Saya Mau Fokus Kerja
"Kita serahkan kepada dewan pimpinan pusat. Kalau pimpinan pusat ingin mengakhiri (Ketua DPRD) tentu akan kita selesaikan. Namun kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan," katanya.
Bantahan Soal Rumah Dinas Ketua DPRD Digembok
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Edisar Dt Manti Basa juga membantah soal pengembokkan rumah dinas Ketua DPRD yang menghebohkan daerah beberapa waktu lalu. Menurutnya, permasalahan itu hanya kesalahpahaman.
"Saya sudah datangi lokasi ternyata dan ternyata petugas Satpol PP ada disitu dan tidak ada digembok. Lagian tidak ada perintah untuk pengembokkan," katanya.
Kalaupun terjadi pengembokan, kata Edisar, itu hanya untuk sementara dikarenakan pada saat itu petugas yang menjaga sedang pergi makan.
"Saat itu petugas dan pintu gerbang digembok sementara. Karena di dalam rumah dinas tersebut banyak aset negara," katanya.
Berita Terkait
-
Bupati Solok Bakal Bereskan 'Sengkarut' Gedung Baru DPRD yang Merimba Hampir 7 Tahun
-
Tegas! Bupati Solok Desak Pemakai Aset Negara Bayar Sewa, Termasuk Kampus UMMY Solok
-
Soroti Kisruh Andre Rosiade Vs Bupati Solok, Pengamat: Emosional Tak Selesaikan Masalah
-
Disentil Andre Rosiade, Bupati Solok Blak-blakan Buka Sejarah Bisnisnya di Pelindo II
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan