SuaraSumbar.id - Bupati Solok Epyardi Asda menegaskan tidak tahu menahu soal pengembokkan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Dia pun meradang jika persoalan tersebut dikait-kaitkan dengan dirinya selaku kepala daerah.
Menurut Epyardi Asda, segala persoalan dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok nyaris dimuarakan kepada dirinya selaku bupati. Padahal, dia pun baru mengetahui kejadian tersebut setelah heboh dan saat itu dia sedang bekerja.
"Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak tau menahu soal ini. Saya juga kaget. Tadi saya sedang ke lapangan melakukan penanaman bibit unggul dikelompok tani. Saya minta jangan membawa nama bupati terus," katanya kepada SuaraSumbar.id, Senin (2/8/2021).
Epyardi menegaskan, bupati tidak memiliki hak mencampuri urusan rumah tangga DPRD. Sebab, eksekutif dan legislatif telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
"Saya tidak tahu menahu soal ini. Bupati punya hak sendiri, dewan juga memiliki hak sendiri. Saya mau fokus kerja. Saya tidak mau mengurus urusan 'tetek bengek' seperti itu," tuturnya.
Usai mendapat laporan tersebut, kata Epyardi, dia langsung memerintahkan Sekda, Asisten II dan pihak terkait ke lapangan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi.
Selain itu, Bupati Solok juga akan melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian lantaran namanya diseret-seret dalam persoalan yang sama sekali tidak diketahuinya.
"Saya laporkan saja ke polisi lagi soal mengapa saya selalu dibawa-bawa. Bupati tidak tahu apa-apa (soal pengembokkan)," katanya lagi.
Sementara itu, Plh Sekda Kabupaten Solok Edisar juga mengaku kaget mendengar berita pengembokkan rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok itu. Menurutnya, rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam keadaan kosong.
Baca Juga: Heboh Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok Digembok, Dodi Hendra Siap Tempuh Jalur Hukum
"Kami sudah meninjau ke lokasi. Rumah dinas sedang kosong dan ketua DPRD belum menghuni rumah itu sampai saat ini," katanya dalam rilis resmi Pemkab Solok.
Edisar menegaskan, Pemkab Solok tidak pernah memerintahkan siapa untuk menyegel atau pun menggembok rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok.
"Kemungkinan berita beredar saat petugas jaga pergi makan siang atau ada keperluan lain, sehingga saat Ketua DPRD datang tidak menemukan satu orang pun," katanya.
Edisar berharap semua persoalan yang merebak di Kabupaten Solok cepat selesai. Dengan kata lain, tidak mengait-ngaitkan persoalan dengan permasalahan bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solok.
Sebelumnya, pintu pagar rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ditemukan dalam keadaan digembok, Senin (2/8/2021). Informasinya, pengembokkan itu dilakukan oleh Pemkab Solok untuk melindungi aset-aset negara di dalam rumah tersebut.
Kabar pengembokkan rumah dinas itu dibenarkan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Menurutnya, setelah kejadian tersebut diketahui, gembok rumah dinas pun dilepaskan.
Berita Terkait
-
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dilaporkan Ancam THL, Polda Sumbar: Tak Ada Unsur Pidana
-
Stok Vaksin Covid-19 Ludes, Bupati Solok: Bukti Antusias Masyarakat Tinggi
-
Bantah Rampas Tanah Warga, Ketua DPRD Kabupaten Solok: Saya Punya Surat Jual Beli
-
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dipolisikan, Dugaan Kasus Perampasan Tanah
-
Dipoliskan Ketua DPRD Soal Pencemaran Baik, PH Bupati Solok: Itu Bukan Pidana
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026