SuaraSumbar.id - Kasus stunting atau kekerdilan dan tubuh pendek di Sumatera Barat (Sumbar) masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen. Angka tersebut di bawah rata-rata nasional.
Data Dinas Kesehatan Sumbar mengungkapkan bahwa terdapat 9 daerah dengan penyumbang stunting tertinggi di Sumbar. Masing-masing, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh instansi terkait lainnya mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
"1 dari 3 orang anak adalah penderita stunting. Kalau ada 7 anak, 2 orang stunting. Ini mengkhawatirkan dan perlu sinergitas lintas OPD dalam penanganannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kita punya banyak buah-buahan, produksi susu sapi juga, telur, dan lain-lain. Buat programnya, tentukan target yang jelas," kata Mahyeldi saat rapat program pencegahan stunting di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).
Ada tiga kelompok yang harus menjadi sasaran program pencegahan stunting. Pertama kelompok remaja, ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun atau usia 1.000 hari.
Mahyeldi meminta dinas terkait menyiapkan program untuk tiga kelompok tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disdukcapil dan termasuk juga Diskominfo.
"Siapa yang akan mengintervensi tiga kelompok ini harus jelas dan pastikan programnya. Kalau remaja, edukasi supaya mereka memahami tentang kesehatan fisik dan reproduksi sebagai bekal untuk berkeluarga. Lalu ibu hamil, pastikan dapat pasokan gizi yang cukup sehingga sehat. Kalau ekonominya susah, arahkan ikut program KB," katanya.
"Stunting ini ada dalam ajaran Islam. Kaedah menyusui bayi selama 2 tahun itu sangat bagus. Perintah agama juga ada, agar kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kuncinya, data harus lengkap dan valid. Puskesmas juga punya peranan penting. Jadi, program-program tersebut sinergikan dengan kabupaten dan kota," bebernya lagi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Kota Padang Tak Kirim Imigran ke Luar Negeri
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Kejati Sumbar Periksa 6 Pejabat
-
BNNP Klaim Kasus Peredaran Narkoba di Sumbar Turun hingga 5 Persen Selama Pandemi Covid-19
-
14.457 Kuota Tak Terisi, PPDB Online Sumbar untuk SMA dan SMK Kembali Dibuka
-
Gangguan Jiwa, Pria di Bukittinggi Nyaris Bakar Ruko Milik Sendiri
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu