SuaraSumbar.id - Kasus stunting atau kekerdilan dan tubuh pendek di Sumatera Barat (Sumbar) masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen. Angka tersebut di bawah rata-rata nasional.
Data Dinas Kesehatan Sumbar mengungkapkan bahwa terdapat 9 daerah dengan penyumbang stunting tertinggi di Sumbar. Masing-masing, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh instansi terkait lainnya mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
"1 dari 3 orang anak adalah penderita stunting. Kalau ada 7 anak, 2 orang stunting. Ini mengkhawatirkan dan perlu sinergitas lintas OPD dalam penanganannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kita punya banyak buah-buahan, produksi susu sapi juga, telur, dan lain-lain. Buat programnya, tentukan target yang jelas," kata Mahyeldi saat rapat program pencegahan stunting di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).
Ada tiga kelompok yang harus menjadi sasaran program pencegahan stunting. Pertama kelompok remaja, ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun atau usia 1.000 hari.
Mahyeldi meminta dinas terkait menyiapkan program untuk tiga kelompok tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disdukcapil dan termasuk juga Diskominfo.
"Siapa yang akan mengintervensi tiga kelompok ini harus jelas dan pastikan programnya. Kalau remaja, edukasi supaya mereka memahami tentang kesehatan fisik dan reproduksi sebagai bekal untuk berkeluarga. Lalu ibu hamil, pastikan dapat pasokan gizi yang cukup sehingga sehat. Kalau ekonominya susah, arahkan ikut program KB," katanya.
"Stunting ini ada dalam ajaran Islam. Kaedah menyusui bayi selama 2 tahun itu sangat bagus. Perintah agama juga ada, agar kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kuncinya, data harus lengkap dan valid. Puskesmas juga punya peranan penting. Jadi, program-program tersebut sinergikan dengan kabupaten dan kota," bebernya lagi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Kota Padang Tak Kirim Imigran ke Luar Negeri
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Kejati Sumbar Periksa 6 Pejabat
-
BNNP Klaim Kasus Peredaran Narkoba di Sumbar Turun hingga 5 Persen Selama Pandemi Covid-19
-
14.457 Kuota Tak Terisi, PPDB Online Sumbar untuk SMA dan SMK Kembali Dibuka
-
Gangguan Jiwa, Pria di Bukittinggi Nyaris Bakar Ruko Milik Sendiri
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Lowongan Kerja Bank BTN Terbaru 2025 untuk Lulusan S1, Ini Syarat dan Link Resminya!
-
CEK FAKTA: Kemenkes Dukung Pemberian Kondom Gratis untuk Mahasiswa Semester 4, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Uang Sitaan Koruptor Dibagi-bagi Jadi Bansos Rp 100 Juta per Orang, Benarkah?
-
5 Provinsi Paling Sedikit Dapat Kuota Haji Reguler 2026, Berapa Jatah Haji Sumatera Barat?
-
Kapan Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Rampung? Ini Jawaban Gubernur Sumbar