SuaraSumbar.id - Kasus stunting atau kekerdilan dan tubuh pendek di Sumatera Barat (Sumbar) masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen. Angka tersebut di bawah rata-rata nasional.
Data Dinas Kesehatan Sumbar mengungkapkan bahwa terdapat 9 daerah dengan penyumbang stunting tertinggi di Sumbar. Masing-masing, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Sijunjung, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh instansi terkait lainnya mengoptimalkan pemanfaatan potensi pangan lokal yang ada disekitar lingkungan masyarakat.
"1 dari 3 orang anak adalah penderita stunting. Kalau ada 7 anak, 2 orang stunting. Ini mengkhawatirkan dan perlu sinergitas lintas OPD dalam penanganannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada untuk pemenuhan gizi masyarakat. Kita punya banyak buah-buahan, produksi susu sapi juga, telur, dan lain-lain. Buat programnya, tentukan target yang jelas," kata Mahyeldi saat rapat program pencegahan stunting di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).
Ada tiga kelompok yang harus menjadi sasaran program pencegahan stunting. Pertama kelompok remaja, ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun atau usia 1.000 hari.
Mahyeldi meminta dinas terkait menyiapkan program untuk tiga kelompok tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disdukcapil dan termasuk juga Diskominfo.
"Siapa yang akan mengintervensi tiga kelompok ini harus jelas dan pastikan programnya. Kalau remaja, edukasi supaya mereka memahami tentang kesehatan fisik dan reproduksi sebagai bekal untuk berkeluarga. Lalu ibu hamil, pastikan dapat pasokan gizi yang cukup sehingga sehat. Kalau ekonominya susah, arahkan ikut program KB," katanya.
"Stunting ini ada dalam ajaran Islam. Kaedah menyusui bayi selama 2 tahun itu sangat bagus. Perintah agama juga ada, agar kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Kuncinya, data harus lengkap dan valid. Puskesmas juga punya peranan penting. Jadi, program-program tersebut sinergikan dengan kabupaten dan kota," bebernya lagi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Kota Padang Tak Kirim Imigran ke Luar Negeri
Tag
Berita Terkait
-
Kasus Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru, Kejati Sumbar Periksa 6 Pejabat
-
BNNP Klaim Kasus Peredaran Narkoba di Sumbar Turun hingga 5 Persen Selama Pandemi Covid-19
-
14.457 Kuota Tak Terisi, PPDB Online Sumbar untuk SMA dan SMK Kembali Dibuka
-
Gangguan Jiwa, Pria di Bukittinggi Nyaris Bakar Ruko Milik Sendiri
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
Pilihan
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
-
Silmy Karim Kritik KPK! Bandingkan Nasibnya dengan Nusron Wahid
-
Perang Dunia III Nyaris Meledak! AS Mau Serang Kapal China Ternyata AI-nya Salah
Terkini
-
Serunya Berburu Karya Lokal di BRIZZI ARKIV Blok M Hub
-
Sidang Yogi Gilang Arya: Internet Jadi Kasus Hukum Justru Dipakai Polres Mentawai
-
BRI Dorong Akses Hunian, Perkuat Sinergi Ekosistem Perumahan di Jakarta
-
Jangan Lewatkan Promo BRI Kartu Kredit untuk Jus Buah Boost, Diskon 25% dengan Tap to Pay
-
BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026