Soal Petisi Selamatkan Pesisir Selatan, Kajari: Kami Sampaikan ke Pimpinan

Bambang menegaskan, petisi Selamatkan Pesisir Selatan lahir atas bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang sah. Dengan kata lai, bupati terpilih sebagai mandataris rakyat lahir dari proses demokrasi yang sehat di Pilkada 2020.

"Ada pihak-pihak yang tidak ingin roda pemerintahan berjalan baik. Upaya-upaya itu terkesan dilakukan atas kekecewaannya terhadap hasil Pilkada," katanya.

Dia menegaskan, masyarakat sebagai pemegang daulat tertinggi memberikan mandat untuk Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah sebagai bupati-wakil bupati Pessel yang mendapat dukungan lebih dari 128 ribu suara di Pilkada 2020.

"Upaya-upaya itu pun kini mulai merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat. Ini yang kami sampaikan kepada Kejari," tuturmya.

Baca Juga: Petisi Selamatkan Pessel Menggema, Ribuan Massa Kepung Kejari Painan

Saat ini, kata Bambang, masyarakat menjadi terkotak-kotak. Fenomena itu sangat terasa di berbagai jejaring media sosial. Caci maki dan umpatan seakan sudah hal biasa. Padahal, mereka sama-sama masyarakat Pesisir Selatan.

Menurutnya, kedaulatan daerah adalah simbol kekuatan sebuah negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam salah satu nawa citanya secara jelas menyatakan membangun mulai dari pinggir. Artinya, petisi Selamatkan Pesisir Selatan sesuai dengan nawa cita presiden.

"Ruhnya sama, yakni terwujudnya pembangunan berkualitas di daerah, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun budaya," katanya.

Seperti diketahui, Rusma Yul Anwar telah dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Usai divonis bersalah atas kasus perusakan lingkungan, Rusma mengajukan kasasi. Namun, Mahkamah Agung (MA) RI menolak kasasi Rusma tiga hari menjelang ia dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan.

Baca Juga: Demo Turunkan Bupati Pesisir Selatan Dinilai Sarat Muatan Politik