-
Pemprov Sumbar catat 1.341 hektare sawah mengalami puso.
-
Pendataan dilakukan untuk dasar pemberian kompensasi petani terdampak.
-
Tiga wilayah belum terdata karena akses terputus longsor berat.
SuaraSumbar.id - Sebanyak 1.341 hektare sawah puso atau gagal panen di Sumatera Barat (Sumbar) karena diterjang banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Total sawah terdampak keseluruhan mencapai 4.500 hektare.
Koordinator Bagian Dampak Perubahan Iklim UPTD BPTPH Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Mufridawati, menjelaskan bahwa sawah puso tersebar di 16 kabupaten dan kota.
“Dari 4.500 ha sawah yang terkena banjir dan longsor di Sumbar, sebanyak 1.341 ha di antaranya mengalami puso atau gagal panen,” ujar Mufridawati, Rabu (10/12/2025).
Ia menyebut Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah dengan sawah puso terluas, disusul Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, hingga Kota Padang.
Selain tanaman padi, bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 itu juga merusak tanaman jagung, sayur, dan buah-buahan milik petani.
Sejak 1 Desember 2025, tim lapangan sudah diturunkan untuk mendata kerusakan lahan pertanian di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data valid sebagai dasar pengajuan kompensasi bagi petani.
“Tim sudah diturunkan untuk mendata lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor,” kata Mufridawati.
Ia menegaskan bahwa pendataan bukan hanya sekadar menghitung jumlah kerusakan, tetapi juga menjadi bahan laporan resmi agar petani bisa mendapatkan hak mereka.
“Dari BPTPH Dinas Perkebunan mendata berapa luas tanaman yang terdampak, ini kita laporkan dan laporan inilah nanti yang diharapkan ada kompensasi untuk petani,” katanya.
Meski demikian, hingga saat ini ada tiga daerah yang belum bisa didata karena akses jalan yang masih terputus akibat longsor. Lokasi tersebut adalah Malalak di Kabupaten Agam, Tinggam di Kabupaten Pasaman Barat, dan Gunung Omeh di Kabupaten Limapuluh Kota.
Petugas diberikan waktu hingga minggu ketiga Desember untuk merampungkan seluruh data kerusakan. Pemerintah berharap pendataan tuntas tepat waktu sehingga penanganan dan kompensasi dapat segera dilakukan, terutama untuk warga yang terdampak sawah puso di berbagai kabupaten/kota. (Antara)
