-
Wamen Fahri Hamzah optimis program tiga juta rumah tercapai lima tahun.
-
Pembangunan difokuskan desa, kota, pesisir dengan skema syariah.
-
ADPS ekspansi besar, targetkan satu juta properti syariah nasional.
SuaraSumbar.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP RI), Fahri Hamzah, optimis program tiga juta rumah tercapai hingga lima tahun ke depan.
"Walau tahun ini belum tercapai, karena keterbatasan anggaran, namun saya optimis selama kepimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, tiga juta rumah adalah program prioritasnya," kata Fahri saat menghadiri Silaknas Developer Property Syariah (DPS) X di Padang, Rabu (26/11/2025).
Fahri menyebutkan program ini merupakan janji kampanye yang tidak boleh diingkari dan akan melibatkan pembangunan tiga juta dalam setahun.
"Di pecah satu juta di desa, satu juta di kota dan satu juta di pesisir," jelas Fahri.
Dalam desain penyelesaiannya, kata mantan politikus PKS itu, satu juta di desa itu perbaikan atau renovasi rumah, karena keadaan rumah rakyat tidak memadai paling banyak di desa.
"Kemudian di pesisir, kita mau tata kawasannya, kerja sama dengan kementrian KKP untuk membentuk kawasan nelayan lebih baik. Oleh KKP disebutnya Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program itu sudah jalan," ucapnya.
"Selanjutnya satu juta rumah di kota itu, kita memprioritaskan rumah vertikal atau dikenal rumah susun. Sebab, di kota sudah tidak ada tanah, itu pun mahal. Ditambah lagi banyak tempat kumuh, perlu di perbaiki dengan cara rumah itu dibangun ke atas. Sekarang sedang kita lakukan, mulai dari desain kebijakannya, penataan kelembagaannya, hingga program mulai berjalan. Mudah-mudahan tahun depan, Januari mulai di eksekusi," sambungnya lagi.
Seraya menegaskan program tiga juta rumah diproyeksikan baru bisa optimal dimulai pada 2026, setelah anggaran tahun 2026 disahkan, yang akan didukung penuh APBN.
Tapi, dijelaskan Fahri, yang paling penting tugas pemerintah adalah membuat harga rumah rendah. Jika harga sudah rumah turun, metode pembiayan pasti adil. Problemnya sekarang, harga rumah masih tinggi, karena harga tanah belum terkendali.
"Tugas kita sekarang adalah mengendalikan harga tanah," ucapnya.
Terkait Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS), Fahri menilai skema pembiayaannya alternatif dirasa lebih adil karena tidak pakai bunga dan sistim diangap riba, tidak ada sita menyita dan lebih pasti memberikan ketenangan kepada mereka terlibat.
Pernyataan itu juga dibenarkan Founder & CEO ADPS, Muhammad Rosyid Aziz. "ADPS berdiri karena keprihatinan kita yang tinggal di kawasan penduduknya mayoritas muslim, 87 persen. Apalagi di Padang. Sayangnya, mendapatkan rumah tergaransi syariah sulit. Memang ada yang menggunakan label syariah, tapi cukup banyak permasalahan, di antaranya tinjauan muamalat," jelasnya.
Kemudian, ditambah adanya Fatwa MUI nomor 1 tahun 2024. Atas pertimbangan itu, DPS mengagas konsep bagaimana memiliki rumah dengan cara tergaransi halal sesuai syariah, tidak melanggar perintah Allah SWT.
Rosyid memaparkan capaian DPS yang fantastis, dimana saat ini pihaknya sudah memiliki lebih dari 3.312 member dan 1.729 proyek yang tersebar di 36 Provinsi di Indonesia.
"Saat ini, DPS telah menggarap 2.798 hektare lahan dan menyediakan 174.141 unit hunian. Skala bisnis ini didukung serapan 28.300 lebih tenaga kerja dan nilai transaksi rata-rata Rp132 miliar per bulan," kata Rosyid.
