SuaraSumbar.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan bahwa pemerintah akan mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2026 untuk kelanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya Seksi Sicincin-Bukittinggi.
Kabar ini menjadi angin segar bagi masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang telah lama menanti penyambungan tol yang dinilai penting untuk menghubungkan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kami bersama Menteri BUMN dan Menteri Pekerjaan Umum sudah bersepakat bahwa jalan tol ini (Seksi Sicincin-Bukittinggi) akan dilanjutkan. Insyaallah, pemerintah akan mengajukan PMN 2026 ke DPR RI,” ujar Andre Rosiade, dikutip dari Antara, Rabu (30/4/2025).
Rencana pengajuan ini merupakan kelanjutan dari proyek tol Padang-Pekanbaru yang pengerjaannya sempat mengalami berbagai kendala sejak dimulai pada tahun 2018.
Sampai saat ini, hanya ruas Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer yang telah selesai dibangun dan diuji coba dua kali, namun belum dioperasikan secara penuh.
![Ruas tol Padang-Sicincin sudah dua kali di uji coba. Antusiasme masyarakat untuk melintas di tol Padang-Pekanbaru itu sangat tinggi. Bahkan, ruas sepanjang 36,6 kilometer itu tercatat sebagai tol teramai selama libur dan mudik Lebaran 2025 di Tol Trans Sumatera. [Dok. Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/30/87997-tol-padang-sicincin.jpg)
Andre menjelaskan bahwa jika pengajuan PMN 2026 disetujui DPR, maka pembangunan ruas Sicincin-Bukittinggi akan segera dimulai.
“Kita lakukan bertahap. Kalau seksi Sicincin-Bukittinggi selesai, maka pembangunan akan kita lanjutkan ke arah Kota Payakumbuh,” katanya.
Meski telah ada rencana pengajuan PMN, Andre menyebutkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah dan Hutama Karya akan lebih dulu memprioritaskan kelanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera, khususnya Seksi Jambi-Rengat. Hal ini membuat pengerjaan lanjutan tol dari arah Sumatera Barat masih harus menunggu.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, terutama di wilayah Sumatera Barat, tidak lepas dari masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Pusat tidak salah. Lambatnya pembangunan tol ini diakibatkan oleh kurang sigapnya Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Itu yang membuat proyek ini tertunda,” tegas Andre.
- 1
- 2
