Semringah Nelayan di Ranah Minang, Melaut Bebas Cemas Berkat BPJS Ketenagakerjaan

“Tidak banyak daerah yang melaksanakan perlindungan seperti ini. Dengan iuran ditanggung Pemprov tahun pertama, nelayan sangat diuntungkan,” katanya kepada Suara.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Syahrul, nelayan hanya perlu membayar iuran bulanan tanpa khawatir tunggakan untuk melanjutkan kepesertaannya.

“Nelayan yang menunggak tidak diwajibkan melunasi bulan sebelumnya, cukup membayar iuran bulan berjalan. Tapi, jika tidak aktif dan terjadi kecelakaan, manfaat tidak bisa diklaim," katanya.

Program BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan Sumbar telah terbukti memberikan manfaat nyata. Sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan dua santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 7,2 juta untuk seorang nelayan di Pesisir Selatan dan Rp 2,8 juta untuk nelayan di Kabupaten Agam. Selain itu, terdapat tujuh klaim Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp 294 juta untuk nelayan di Pasaman Barat, Agam, Mentawai, dan beberapa daerah lainnya.

"Jadikan ini sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Manfaatnya akan terasa ketika terjadi kecelakaan dan musibah kerja lainnya,” katanya.

Menurut Syahrul, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkomitmen memberikan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, khususnya di Ranah Minang. Pihaknya menargetkan universal coverage atau cakupan kepesertaan 100 persen untuk seluruh pekerja, baik formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan juga akan terus aktif menggelar sosialisasi tentang manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga kehilangan pekerjaan. Dengan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bisa menjalani aktivitas dengan tenang, sesuai dengan tagline "Kerja Keras Bebas Cemas".

"Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak pekerja di Ranah Minang dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Dukungan pemerintah daerah tentu sangat penting dalam kolaborasi ini," tuturnya.