SuaraSumbar.id - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah solusi untuk penanganan bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Solusi ini dihadirkan mengingat dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut tergolong besar.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan hal ini usai meninjau enam titik lokasi terdampak, yaitu Bukikbatabuah di Kabupaten Agam, Pandai Sikek Sepuluh Kota, Lubuk Mata Kuciang, Lembah Anai, Simpang Manunggal, dan Jorong Panti di Kabupaten Tanah Datar.
Peninjauan tersebut dilakukan pada hari kedua kunjungan kerja Kepala BNPB pada Selasa, 14 Mei 2024.
Suharyanto menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat agar lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hari ini pukul 18.35 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 58 orang, sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian.
Selain itu, 1.543 keluarga terdampak dan 33 orang mengalami luka-luka. Pusdalops dan BPBD setempat masih terus melakukan pengkajian dan pemutakhiran data menyusul proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung.
"Hari ini kami meninjau empat lokasi, besok baru rencananya ke pengungsian. Masih dalam kondisi tanggap darurat, sehingga pertama kami ingin pastikan di lokasi terdampak ini agar kondisi kembali normal jadi alat berat kita ingin memastikan sudah bergerak," ujar Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak di Bukikbatabuah, Kabupaten Agam.
Suharyanto menambahkan, selain pengerahan alat berat untuk membantu menormalisasi kondisi dan pembersihan material banjir dan longsor di area permukiman, ia juga mendorong agar terus dilakukan pendataan terhadap rumah yang mengalami kerusakan, baik rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
"Hari ini ada empat lokasi untuk kami lihat langsung agar kemudian bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Juga dilakukan pendataan kerusakan mulai dari rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum agar bisa segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," tambahnya.
Selain perbaikan sarana dan prasarana, pemerintah juga terus mengupayakan penanganan terbaik bagi para warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana banjir tersebut. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah dengan cara relokasi rumah, khususnya yang rusak dan berada di dekat aliran sungai.
Adapun rumah yang mengalami kerusakan akan diberikan bantuan stimulan dengan rincian nilai Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.
"Untuk relokasi kami sedang asesmen, kami sudah memberikan rekomendasi di tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi apakah ada relokasi. Kalau ada relokasi, maka pemerintah daerah menyiapkan lahan dan pemerintah pusat yang akan bangun. Bila tidak direlokasi, maka kami akan siapkan opsi lain seperti perbaikan," jelas Suharyanto.
Upaya-upaya yang dilakukan sebagai percepatan penanganan darurat oleh pemerintah bersama para stakeholder terkait ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali memulai kehidupan dan penghidupannya sesegera mungkin. "Rata-rata status tanggap darurat ini kan 14 hari. Ini waktu yang cukup panjang, jadi kita ingin melaksanakan secepat mungkin dari darurat ke rehabilitasi karena 14 hari ini bagi masyarakat cukup lama," tandas Suharyanto.
Kontributor : Rizky Islam
