SuaraSumbar.id - Sebanyak 9 kepala keluarga (KK) dengan 26 jiwa warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), tinggal di radius 4,5 kilometer dari kawah Gunung Marapi.
"Ini berdasarkan pendataan yang kami lakukan di Posko Marapi Dua Jorong Limo Kampuang, Nagari atau Desa Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua," kata Sekretaris BPBD Agam, Olkawendri, Kamis (11/1/2024).
Ia mengatakan, pendataan itu dilakukan setelah rapat gabungan dalam menyikapi status Gunung Marapi naik dari Level II Waspada ke Level III siaga.
Saat ini, tambahnya, telah didirikan dua posko yakni, Batu Palano dan Bukit Batabuah dengan resiko besar terdampak kondisi Marapi.
Baca Juga:Ancaman Gas Beracun Gunung Marapi Bisa Picu Toksinitas Tubuh, Ini Penjelasan Epidemiolog
Pendirian Posko disepakati bersama setelah rapat koordinasi yang digelar di Desa Batu Palano bersama Komandan Kodim 0304 Agam, Kapolresta Bukittinggi, perwakilan PVMBG dan kepala desa yang berada di sekitar lereng Gunung Marapi.
"Seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi, kita juga siapkan pengungsian dan tempat berkumpul serta sarana hingga tujuan penyelamatan bisa tercapai," katanya.
Ia menambahkan, Bupati Agam Andri Warman juga memberikan imbauan masyarakat di sekitar Gunung Marapi, pendaki, pengunjung dan wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari puncak erupsi.
Jika terjadi hujan abu, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan. Serta perlengkapan lainnya untuk menutupi mata dan kulit.
Masyarakat yang bermungkin sekitar lembah dan aliran sungai yang berhulu di puncak Ginung Marapi, agar selalu mewaspadai potensi lahar yang dapat terjadi saat musim hujan.
Baca Juga:Pemkab Agam Dirikan Dua Posko Siaga Erupsi Gunung Marapi di Batu Palano dan Bukit Batabuah
Selain itu, agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.
Seluruh pihak agar menjaga kondusifitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
"Masyarakat diharapkan selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah," katanya. (Antara)
