SuaraSumbar.id - Perbedaan pilihan demokrasi merupakan sebuah kewajaran. Atas dasar itu, perlu kedewasaan berpolitik menghadapi Pemilu 2024 agar perpecahan dalam berbangsa dan bernegara tidak terjadi.
Hal itu dinyatakan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar di sela-sela Dialog Kebangsaan bertema "Peran Strategis Sumatera Barat Dalam Penguatan Demokrasi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, Padang, Jumat (25/11/2022).
"Perbedaan dalam demokrasi adalah sebuah keniscayaan karena itu perlu kedewasaan dalam menyikapinya agar tidak muncul perpecahan terutama menjelang Pemilu 2024," katanya.
Jika tidak dewasa memahami demokrasi, kata Agum, pelaksanaan Pemilu 2024 berpotensi rawan. Semua unsur, termasuk alumni Lemhanas berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sikap yang benar dalam berdemokrasi.
Baca Juga:Agum Gumelar Setuju Bila Iwan Bule Tak Mundur Jadi Ketua PSSI: Bentuk Tanggung Jawab
"Silahkan berbeda pilihan saat pemilu 2024, tapi setelah pemimpin terpilih maka perbedaan itu selesai. Harus kembali bersatu," katanya.
Isu-isu perpecahan, radikalisme, inteleransi dan semacamnya akan tumbuh subur di Indonesia jika salah dalam memahami cara berdemokrasi.
Sementara itu, Deputi Pengkajian Lemhanas Reni Mayerni mengatakan, awal kemerdekaan adalah tempat belajar tentang keberagaman karena tokoh bangsa yang muncul dari daerah itu memiliki paham yang beragam. Ada nasionalis, paham kanan, paham kiri juga ada.
Karena itu ia menilai masyarakat Sumbar sudah cerdas dan paham betul tentang keberagaman.
"Tidak ada pertentangan yang sangat runcing terjadi di Sumbar karena keberagaman itu. Hal ini harus dipelihara ke depan," katanya.
Ia menilai Pemilu 2024 yang prosesnya sudah dimulai pada 2023 adalah ujian berat. Karena itu ia mengajak semua pihak untuk cerdas menyampaikan narasi termasuk di media agar bisa bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya lebih cerdas dalam bernegara dan berpolitik.
Kepala Kesbangpolinmas Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan masyarakat Sumbar sejatinya telah mengenal sistem demokrasi sejak berabad-abad lalu. Masyarakat sebenarnya sudah cerdas, namun ternyata isu memecah belah seperti intoleransi, radikalisme tetap diarahkan pada daerah ini.
"Kami mendorong pemangku adat, orang berilmu dan ulama yang disebut tigo tungku sajarangan bisa meningkatkan perannya kembali karena sistem adat di Sumbar memiliki pengaruh besar dalam tatanan kehidupan dan sosial," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar yang juga alumni Lemhanas angkatan 60, Zulkenedi Said menegaskan pihaknya menginisiasi dialog kebangsaan itu dengan mengundang seluruh alumni angkatan 60 Lemhanas ke Padang untuk memperlihatkan kondisi di lapangan.
"Bisa dilihat bahwa isu negatif tentang intoleransi atau radikalisme di Sumbar itu tidak benar. Itu hanya isu untuk memecah belah," katanya.
