"Kalau mereka keras, kita juga buat aturan. Sekarang perizinannya dan mencek air yang diambilnya sesuai nggak dengan semestinya. Kedalaman sesuai nggak," tegasnya.
Epyardi juga sangat menyayangkan ketika dinas terkait sampai melaporkan ke Gubernur Sumbar. Menurutnya, permasalahan yang terjadi saat ini bisa ia atasi tanpa bantuan gubernur.
"Tak perlu Gubernur ikut campur. Kalau Gubernur sampai ikut, itu malah tambah ruwet. Lagian Gubernur tidak mengetahui apa permasalahan yang ada saat ini," tuturnya.
Menurutnya, perusahaan AQUA mestinya berterima kasih dengan orang-orang setempat sehingga perusahaan mereka sudah untung dan bahkan merugikan masyarakat serta dinilai telah mengadu domba masyarakat.
Baca Juga:Pabrik AQUA Solok PHK Ratusan Pekerja yang Mogok Kerja Gegara Masalah Upah Lembur
"Artinya mereka disamping merusak kekayaan daerah kita, juga berhasil mengadu domba masyarakat. Nanti apabila masyarakat sampai pukul-pukulan, saya juga yang repot, apalagi sampai bunuh-bunuhan," katanya.
Sebelumnya, pihak manajemen pabrik AQUA Solok mengaku akan terus melakukan dialog terbuka dengan para karyawan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelangsungan bisnis, serta melindungi keadilan bagi seluruh karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan yang berlaku.
Kepala Pabrik AQUA Solok Endro Wibowo mengatakan, akar permasalan perselisihan dimulai sejak adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan lembur. Dimana, sejumlah karyawan yang merasa bahwa aspirasinya tidak diterima melakukan mogok kerja sejak tanggal 10 Oktober 2022. Lantas, manajemen perusahaan menganggap demo itu tidak sah karena proses diskusi masih berlanjut.
Kemudian, pada 19 Oktober 2022, perusahaan mengirimkan surat pemberitahuan kepada karyawan yang tidak masuk kerja selama tujuh hari berturut-turut di Pabrik AQUA Solok. "Surat itu merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang meminta karyawan untuk kembali bekerja karena aksi mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," kata Endro dalam keterangan tertulisnya kepada SuaraSumbar.id, Senin (31/10/2022).
Menurutnya, sesuai dengan pasal 6 (3) Kepmenakertrans No. Kep 232/Men/2003, jika karyawan tidak hadir selama 7 hari berturut-turut dan sudah dilakukan pemanggilan secara layak 2 kali dalam rentang waktu 7 hari dan yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan tersebut maka dapat dianggap sebagai tindakan pengunduran diri. Atas dasar itu, berdasarkan PKB, perusahaan akan memberikan hak pengunduran dirinya. Karyawan yang terkena dampak ini, tidak akan lagi memiliki akses ke fasilitas kerja perusahaan mulai tanggal 19 Oktober.
"Keputusan ini telah diinformasikan kepada sejumlah karyawan pabrik Solok yang terdampak, lalu mereka kembali berunjuk rasa hari ini di Solok karena menganggap keputusan yang diambil perusahaan dilakukan sepihak dan tidak berdasar," katanya.
