Sementara itu, berkaitan pemberian vaksin booster kedua yang ditargetkan kepada empat juta nakes di seluruh Indonesia, Puan mengaku mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Para tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” kata Puan.
Namun di satu sisi, Puan mengingatkan pemerintah untuk tetap memberikan vaksinasi booster pertama kepada masyarakat.
Sebelumnya, pemberian vaksin booster kedua di Indonesia menyasar 1,9 juta masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.
Baca Juga:Permalukan Kominfo, Benarkah Hacker Bjorka Berpihak Pada Masyarakat?
Awal perseteruan
Awal perseteruan Bjorka dengan pemerintah Indonesia bermula dari pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Kemenkominfo kepada sang peretas data 1,3 miliar nomor SIM tersebut, agar tidak melakukan akses ilegal.
"Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Menurut dia, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan ketika ada kebocoran data. Sebab data pribadi itu melekat di masyarakat. Lebih lagi masyarakat memberikan data itu karena mereka menggunakan sebuah layanan.
Menanggapi permintaan Kominfo RI tersebut, Bjorka menuliskan "Stop Being An Idiot".
Pernyataan tersebut diuunggahnya di laman breached.to. Komentar dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan itu hanya dijawab singkat olehnya.
Baca Juga:Disebut Bjorka Sebagai Sosok Pembunuh Munir, Ini Profil Lengkap Muchdi PR
"STOP BEING AN IDIOT (Setop menjadi idiot)," kata Bjorka, dikutip Rabu (7/9/2022).
