SuaraSumbar.id - Satpol PP Kota Padang menertibkan PKL yang berjualan di daerah pariwisata Pantai Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Penertiban itu diwarnai kericuhan antara petugas dan PKL, sehingga menimbulkan aksi saling lapor.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Ery Sendjaya mengatakan, bahwa sudah ada aturan yang menjelaskan tidak boleh berjualan di depan Lapau Panjang Cimpago (LPC) tersebut.
"Kalau tentang izin kan sudah ada aturannya bahwa sepanjang fasilitas umum tidak boleh ada yang berjualan. Jadi kalau dipertanyakan apakah Dinas Pariwisata mengizinkan tentu saja tidak," katanya melansir Covesia.com--jaringan Suara.com, Jumat (19/8/2022).
Ia mengaku, sebenarnya pihaknya juga bukan instansi yang bisa memberikan izin untuk berjualan di Fasum (Fasilitas Umum) tersebut.
Baca Juga:Pencipta Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet Tak Tahu Joko Tingkir Seorang Ulama
Khusus lokasi yang di depan LPC, sebenarnya semua pedagang telah dipindahkan ke LPC dengan perjanjian tidak ada lagi pedagang yang berjualan di depannya.
"Jika masih ada pedagang yang berjualan, terangnya berarti itu sudah menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dulu waktu pemindahan. Jika mereka tidak memiliki tempat di LPC, berarti mereka merupakan pedagang baru, dan sudah pasti hukumnya dilarang," ujarnya.
Sebenarnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dalam rangka menegakan Perda dan mengembalikan hak masyarakat untuk menikmati pantai.
"Penertiban yang dilakukan Satpol PP kemarin itu kan dalam rangka untuk mengembalikan hak masyarakat untuk menikmati tepi pantai, yang mereka kuasai, pemerintah sudah menyediakan tempat di LPC. Jika mereka turun lagi ke bawah, maka mereka sudah menyalahi aturan, dan fasilitas yang telah diberikan oleh Pemko tidak mereka manfaatkan," terangnya.
Dirinya mengatakan, jika alasannya kalau mereka orang lama, dan yang mendapatkan LPC adalah orang tuanya. Sementara mereka tidak itu bukanlah sebuah alasan, karena katanya kalau begitu, disaat mereka mempunyai cucu apakah cucunya juga akan seperti itu.
Baca Juga:3 Manfaat Utama Garam Himalaya, Simak di Sini!
"Jika beralasan mereka menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan di kawasan tersebut, itu juga tidak bisa dijadikan alasan, perlu diketahui kami dari Dispar setiap paginya sudah membantu untuk membersihkan sampah seperti sampah kelapa, pop mie dan lainnya, itukan sampah pedagang, sementara tidak ada dari mereka yang membantu," katanya.
Dia mengaku penertiban yang dilakukan sudah sesuai mekanisme yang sudah diterapkan dan tidak ada kepentingan apa-apa selain hanya mengembalikan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya.
Pihaknya mengimbau para pedagang agar lebih tertib dan disiplin. Jika memang di suatu kawasan sudah ada larangan untuk berjualan, makan jangan dipaksakan juga untuk berjualan disana karena akan ditertibkan oleh pihak penegak aturan.
"Pemko tetap memperhatikan hak masyarakat umum dan hak masyarakat yang sudah diberikan hak berjualan harus sama-sama disiplin. Khusus tempat-tempat yang dilarang jangan ditempati. Jika seandainya di izinkan, maka kawasan Pantai Padang bakal penuh lagi," katanya.
