Sindiran Telak Hasto PDIP
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, menyatakan para kader partai politik penguasa itu harus taat asas terkait pencalonan presiden untuk Pemilu mendatang.
“Kader PDI Perjuangan harus taat asas. Ibu Mega mempertimbangkan yang terbaik bagi bangsa dan negara, mencari pemimpin yang betul-betul mengakar pada rakyat, dipimpin oleh ideologi Pancasila sehingga bisa menentukan arah masa depan. Itu yang dicari Bu Mega,” kata dia, dalam keterangan diterima di Jakarta Minggu (17/7/2022).
Ia secara khusus meminta agar pengurus dan kader partai untuk tak terpengaruh mengenai calon presiden-wakil presiden, sebab hal itu akan diputuskan Megawati.
Baca Juga:Bahas Partai dari Atas Sepeda, Sekjen PAN Ajak PDIP Gabung KIB saat Gowes Bareng Hasto?
Menurut dia, Megawati mencari seorang sosok pemimpin yang kuat secara ideologis, pernah berkeliling ke seluruh Indonesia dan benar-benar mengenal rakyatnya.
Megawati pun, kata dia, berkeliling ke seluruh Indonesia, sama dengan yang dilakukan Bung Karno berkeliling Indonesia. Bahkan, Bung Karno sampai dimasukkan penjara karena mendengungkan Indonesia merdeka sehingga ditakuti kolonialis Belanda.
“Maka skala prioritas kita adalah tiada hari tanpa konsolidasi, tanpa turun ke bawah, tiada hari tanpa pergerakan ke rakyat. Kita lakukan pergerakan kepada pemilih khususnya kepada perempuan dan anak muda,” kata dia.
Dengan berkeliling Indonesia, kata dia, tentu akan memahami kondisi Indonesia dengan keragaman budaya, sumber daya alam, hingga kondisi geografisnya yang dikelilingi lautan. Megawati juga mencari sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah rakyat dan membangun masa depan.
“Karena itulah, kami lebih memilih bergerak ke bawah daripada berwacana. Tidak perlu ikut menanggapi apa yang dilakukan pihak lain," katanya lagi.
Baca Juga:Jelang Pemilu 2024, Hasto Kristiyanto Minta Kader PDI P Terus Bergerak ke Rakyat: Kalau Perlu 26 Jam
Hasto mencontohkan ada satu partai politik yang elektoralnya turun, kemudian mencoba memunculkan kader partai lain, bahkan mencalonkan sosok yang seharusnya netral dalam politik.
