facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Harga TBS Anjlok, DPRD Pasaman Barat Panggil Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit

Riki Chandra Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:28 WIB

Harga TBS Anjlok, DPRD Pasaman Barat Panggil Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit
Aliansi mahasiswa Pasaman Barat melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD. [Dok.Antara]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil seluruh perusahaan kelapa sawit.

SuaraSumbar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memanggil seluruh perusahaan kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) akhir-akhir ini.

"Hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan seluruh perusahaan kelapa sawit, namun hanya diwakili (pegawai) yang bukan pengambil keputusan," kata Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Jumat (20/5/2022).

Menurutnya, pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit itu juga dihadiri perwakilan Dinas Perkebunan, kemitraan, peron, dan pengumpul.

"Kita kecewa karena hasil atau keputusannya tidak ada. Kita menunggu jawaban tertulis dari mereka. Selain itu juga akan memanggil ulang," katanya.

Baca Juga: Petani Sawit Sumsel Aksi Keprihatinan Bawa TBS ke Kantor Bupati, Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Pihaknya mempertanyakan terkait persoalan harga TBS pekebun rakyat yang anjlok dari Rp.3000-an menjadi Rp1.000.

"Tapi ada kabar baiknya Presiden telah mencabut pelarangan ekspor. Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan," katanya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa, DPRD akan menindaklanjuti dengan sejumlah langkah. Pertama, pihaknya telah memanggil perusahaan dan mempertanyakan persoalan harga TBS.

Kedua, akan mengawasi harga TBS di Pasaman Barat dan jika ada penurunan sepihak akan memanggil kembali perusahaan.

Ketiga, akan memanggil Dinas Koperasi dan UKM terkait harga dengan pupuk yang tinggi. Keempat, akan mempertimbangkan pengusulan pemberhentian Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian namun itu adalah kewenangan bupati. DPRD segera rapat bersama dengan instansi terkait agar segera mengadakan pemilihan Wali Nagari pada tahun 2022.

Baca Juga: Terkait Penangkapan 40 Petani, Bupati Mukomuko: Segera Dibebaskan

Penegasan itu terkait aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Pasaman Barat mengenai harga TBS, pupuk, dan persoalan lainnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait