Daftar Nama 7 Pejabat Negara yang Dituding 'Pengkhianat Demokrasi', Termasuk Luhut Binsar hingga Zulkifli Hasan

4. Dea Tunggaesti

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menurut Dea, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.

5. Airlangga Hartarto

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap.

Baca Juga:Lembaga Analitis Bongkar Klaim Big Data Luhut, Jumlah Pengguna Medsos Tak Sampai 110 Juta?

6. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.

7. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.

Baca Juga:Beri Sederet Jabatan, Pengamat: Jokowi Harus Bisa Lepaskan Diri dari Luhut