SuaraSumbar.id - Sejumlah dampak buruk terhadap pelajar akibat pandemi Covid-19 sejak 1,5 tahun belakangan mulai terjadi. Angka putus sekolah, kasus KDRT hingga hamil di luar nikah pun meningkat drastis.
Hal itu diungkapkan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Jumeri.
Menurutnya, angka anak putus sekolah naik 10 kali lipat akibat pandemi Covid-19.
"Tingkat putus sekolah itu sekitar 1,12 persen, biasanya kita itu 0,1-0,2 persen, ini naik 10 kali lipat untuk tingkat putus sekolah SD pada 2019 dibandingkan dengan sekarang," kata Jumeri, dikutip dari Suara.com, Selasa (21/9/2021).
Baca Juga:Efek Pandemi RI: Makin Banyak Anak Putus Sekolah, Korban KDRT hingga Hamil di Luar Nikah
Selain itu, juga terjadi penurunan 0,44-0,47 standar deviasi atau setara dengan tertinggal 5-6 bulan pembelajaran per tahun.
Analisa Bank Dunia bahkan menyebut terjadi 0,8-1,3 tahun ketinggalan pembelajaran yang mengakibatkan gap antara siswa mikin dan kaya meningkat 10 persen.
"Penurunan 0,8 - 1,3 poin per tahun untuk angka PISA (Programme for International Student Assessment) kita, dan kemarin PISA kita berada 4 dari bawah, sekarang mungkin lebih bawah lagi," ucapnya.
Angka putus sekolah ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti anak yang terpaksa bekerja membantu keluarganya yang juga terpuruk secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Kekerasan dalam rumah tangga yang menyasar anak juga semakin meningkat, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru.
Baca Juga:Link Streaming Little Mom, Natasha Wilona Hamil di Luar Nikah
"Biasanya permasalahan rumah tangga dideteksi gurunya saat dia murung di sekolah kemudian ditemukan gurunya lalu dipecahkan permasalahannya, ini tidak terjadi proses pertemuan itu," jelasnya.
Jumeri menambahkan, terlalu lamanya anak di rumah juga membuat risiko peningkatan pernikahan dini, eksploitasi anak, hingga kehamilan remaja meningkat.
"Banyak permintaan izin untuk menikah dini di KUA," ungkap Jumeri.
Diketahui, pemerintah mulai memperbolehkan sekolah dibuka untuk pembelajaran tatap muka kepada daerah-daerah dengan status PPKM Level 3,2, dan 1.
Penetapan sekolah tatap muka ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
Pedoman pembukaan sekolah juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
