SuaraSumbar.id - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) menjatuhkan sanksi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok periode 2019-2024.
Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Ketua DPRD Solok ini dilakukan setelah BK DPRD Solok memeriksa keterangan dari pelapor serta saksi-saksi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPRD Solok, Dodi Hendra dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Solok.
"Sanksi tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok," kata Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Solok Dian Angraini, di Arosuka, Jumat (20/8/2021) dikutip dari ANTARA.
Baca Juga:RPJMD Kabupaten Solok Disahkan Usai Ricuh, Dua Fraksi Menolak dan Surati Gubernur Sumbar
Hal itu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 373 jo Pasal 401 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum.
"Dasar keputusan BK ini sesuai dengan bukti yang dikumpulkan atas pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra, serta sanksi yang diberikan sudah sesuai aturan," kata dia.
Dia mengatakan pelanggaran yang dilakukan Dodi Hendra ialah pelanggaran kewajiban.
"Anggota dewan harus mematuhi kewajiban dan larangan, salah satunya menjaga norma dan etika sebagai anggota dewan. Akan tetapi Dodi Hendra malah melakukan penyalahgunaan wewenang," ujar dia lagi.
Pengaduan yang diterima oleh BK DPRD Kabupaten Solok ada dua, yaitu pengaduan dari internal dan eksternal DPRD.
Baca Juga:7 Fakta Ricuh Sidang DPRD Kabupaten Solok yang Viral di Medsos
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BK semua pengaduan sesuai dengan alat bukti," kata dia pula.
- 1
- 2
