SuaraSumbar.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) menilai isu siswi nonmuslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang terlalu dibesar-besarkan.
"Saya melihat ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikebhinekaan, intoleran. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mendengarkan kronologisnya," kata Ketua MUI Sumbar Gusrizal, dikutip dari Antara, Selasa (26/1/2021).
Buya Gusrizal mengingatkan pihak di Jakarta tentang polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang. Dengan kata lain, pertimbangkan semuanya dengan matang sebelum berkomentar.
"Saya sendiri telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi di SMKN 2 Padang," katanya.
Baca Juga:Ade Armando Sebut Berjilbab Bukan Kearifan Lokal di Sumbar
Buya Gusrizal juga menyesalkan orang-orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi nonmuslim di Padang.
"Coba buktikan orang yang menuduh ini pemaksaan. Saya melihat ini bukan hanya perkara SMK saja, ini ada masalah lain yang ditujukan ke Sumbar," katanya.
Sebelumnya, sejumlah pendeta dan perwakilan organisasi Kristen di Kota Padang, sepakat mendinginkan dan menghentikan kisruh dugaan pemaksaan siswi nonmuslim pakai jilbab di SMKN 2 Padang.
Hal ini dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri. Menurutnya, dia dan sejumlah instansti Pemprov menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuka agama Kristen di Kota Padang pada Senin (25/1/2021).
Disdik Sumbar mengajak para pendeta mendinginkan suasana yang terlanjur heboh di kancah nasioan itu. Alhasil, ajakan itu mendapat respon yang sangat positif.
Baca Juga:ASN Penilap Uang Infak Masjid Raya Sumbar Dituntut 8 Tahun Penjara
"Kami mengajak (pendeta) untuk mendinginkan suasana dan mereka sepakat," katanya.
Hal itu juga dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal yang turut hadir dalam pertemuan itu. Menurut Jasman, selain pendeta, pertemuan juga dihadiri organisasi pagayuban Nias, pemuda gereja Indonesia (PGI).
Menurutnya, sejumlah tokoh agama kristen tersebut sepakat membantu menghentikan kekisruhan ini. Sebab, mereka menilai ini bukanlah masalah agama, melain murni persoalan pihak sekolah dengan wali murid.
"Mereka juga mendukung semua tindakan yang telah ditempuh Pemprov Sumbar dalam menenangkan persoalan ini," katanya Jasman.
Bahkan, kata Jasman, perwakilan pendeta itu juga menyesalkan sikap wali murid yang justri mengutus pengacara dalam menjernihkan persoalan ini.
"Disayangkan juga, sebanyak dua kali pihak sekolah melakukan pemanggilan dan wali murid tidak mau datang. Malahan mereka mengutus pengacara," katanya.
