Buron! Direktur PT Sikabaluan Diburu Kejati Sumbar, Kasus Korupsi Alat Peraga Pendidikan Rp5,5 Miliar

SuaraSumbar.id - Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) masih memburu Bayu Aji, Direktur PT Sikabaluan, yang hingga kini berstatus buronan dalam kasus korupsi pengadaan alat peraga Dinas Pendidikan Sumbar.

Bayu telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 6 Juni 2024, namun hingga kini belum ditemukan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar, M. Rasyid, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pencarian terhadap tersangka.

"Masih berstatus DPO, belum tertangkap, dan masih kami cari," ujarnya, dikutip hari Sabtu (15/2/2025).

Vonis Terhadap Enam Terdakwa Lainnya

Sementara Bayu Aji masih buron, Pengadilan Negeri Kelas I A Padang telah menjatuhkan vonis terhadap enam terdakwa lain dalam kasus ini.

Syaiful Abrar, seorang guru SMKN 1 Padang, mendapat vonis terberat:

• Hukuman enam tahun penjara
• Denda Rp100 juta (subsider tiga bulan kurungan)
• Wajib membayar uang pengganti Rp2 miliar (subsider tiga tahun penjara)

Raymon, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk empat sektor, divonis:

• Lima tahun penjara
• Denda Rp100 juta (subsider tiga bulan kurungan)

Rusli Ardion, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk empat sektor, divonis:

Baca Juga: Kontroversial: Tuntutan 6 Tahun, Hasilnya Bebas! Vonis Doni Rahmad Sumulo Picu Tanya Publik

• Enam tahun penjara
• Denda Rp100 juta (subsider tiga bulan kurungan)

Suherwin, Wakil Direktur CV Bunga Tri Dara, divonis:

• Satu tahun empat bulan penjara
• Denda Rp50 juta (subsider dua bulan)
• Uang pengganti Rp10 juta

Syarifuddin, Direktur CV Inovasi Global, divonis:

• Satu tahun empat bulan penjara
• Denda Rp50 juta (subsider dua bulan)
• Uang pengganti Rp69 juta

Erika, Direktur CV Bunga Tri Dara, divonis:

• Satu tahun penjara
• Denda Rp50 juta (subsider dua bulan kurungan)

Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Doni Rahmad Sumulo, yang merupakan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar tahun 2021, dinyatakan bebas dalam sidang pada Kamis (13/2/2025).

Kasus Korupsi Senilai Rp5,5 Miliar

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada 2021 terkait dugaan mark-up dalam pengadaan alat praktik siswa SMK di Sumatera Barat.