Korupsi di Sumbar: 91 Terdakwa Diadili, Kejati Fokus Edukasi ASN

SuaraSumbar.id - Korupsi masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat (Sumbar). Sepanjang tahun 2024, sebanyak 51 kasus korupsi telah disidangkan di pengadilan dengan total 91 terdakwa.

Kejaksaan di Sumbar juga berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp7,5 miliar lebih dari hasil penanganan kasus-kasus tersebut.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Efendri Eka Putra, menjelaskan bahwa Kejati Sumbar menetapkan 21 tersangka dalam berbagai kasus korupsi. Dari kasus-kasus tersebut, uang negara yang berhasil dikembalikan mencapai Rp2,2 miliar lebih.

Efendri mengungkapkan, pengembalian kerugian negara tersebut berasal dari berbagai kasus, termasuk:

• Korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar: Pengembalian sebesar Rp70 juta.
• Korupsi pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin: Pengembalian sebesar Rp522,5 juta.
• Korupsi di Bagian Umum Setdakab Dharmasraya: Pengembalian sebesar Rp1,655 miliar.

“Kita telah menerima pengembalian kerugian negara dari beberapa kasus besar ini, yang menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi,” ujar Efendri dalam konferensi pers didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar, M. Rasyid, Senin (9/12).

Edukasi dan Pencegahan

Kejati Sumbar tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga melaksanakan edukasi untuk mencegah korupsi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu upaya tersebut adalah sosialisasi tentang gratifikasi dan pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan di Istana Gubernur Sumbar.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), sekaligus meningkatkan kesadaran ASN mengenai bahaya dan konsekuensi korupsi,” tambah Efendri.

Baca Juga: Eks Plt Kabag Umum Pemkab Dharmasraya Dijebloskan ke Penjara, Terjerat Kasus Penyelewengan Dana Rp 3 Miliar

Langkah Ke Depan

Maraknya kasus korupsi di Sumbar menjadi perhatian serius bagi Kejati Sumbar. Selain terus melakukan penindakan, Kejati berupaya memperkuat pengawasan dan pencegahan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi.

“Kami berharap edukasi ini dapat menciptakan budaya kerja yang bersih dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang,” pungkas Efendri.

Dengan capaian penyelamatan uang negara sebesar Rp7,5 miliar, Kejati Sumbar menunjukkan langkah nyata dalam memberantas korupsi di wilayah tersebut.

Namun, edukasi dan peningkatan pengawasan tetap menjadi kunci untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.

Kontributor : Rizky Islam