Debat Pilgub Sumbar: Akademisi Soroti Minimnya Penjelasan Konkret Program E-Government

SuaraSumbar.id - Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat antara paslon nomor urut 1, Mahyeldi-Vasko, dan paslon nomor urut 2, Epyardi Asda-Ekos Albar, pada Rabu (13/11/2024), mendapat perhatian dari Dewi Anggraini, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.

Dewi menilai bahwa meskipun debat menyinggung tata kelola pemerintahan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, masih kurang penjelasan konkret mengenai pelaksanaan program tersebut.

Dewi mengapresiasi bahwa kedua pasangan calon mengangkat tema kolaborasi dan keberlanjutan dalam program yang akan mereka terapkan.

Namun, ia menyoroti kurangnya penjelasan terperinci tentang penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Pakar: Debat Pilgub Sumbar Didominasi Emosi, Logika Cuma 30 Persen

"Kedua paslon memang mengangkat kolaborasi dengan berbagai pihak, namun penjabaran konkret mengenai bagaimana hal itu akan diwujudkan masih belum terlihat jelas," ujar Dewi, Kamis (14/11/2024).

Menurutnya, penerapan e-government yang disinggung kedua paslon seharusnya dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki layanan publik di Sumatra Barat.

"Sayangnya, belum ada penjelasan tentang tahapan pengembangan e-government yang akan dilakukan, seperti indikator keberhasilannya," jelas Dewi.

Dewi juga menyoroti durasi debat yang dinilainya terlalu singkat, dengan waktu dua menit bagi masing-masing paslon untuk menyampaikan visi dan misi.

"Waktu yang terbatas membuat penyampaian visi dan misi menjadi terburu-buru dan tidak cukup mendalam," tambahnya.

Baca Juga: Perantau Minang Jadi Rebutan: Mahyeldi Vs Epyardi di Debat Pilgub Sumbar

Lebih lanjut, Dewi mengamati bahwa debat cenderung diwarnai serangan personal antara kedua paslon, sehingga fokus terhadap substansi program pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat malah berkurang.

"Serangan personal seharusnya tidak mendominasi debat karena substansi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kurang tersampaikan," katanya.

Dewi berharap masyarakat Sumbar dapat melihat debat ini sebagai referensi untuk menilai program-program yang ditawarkan, terlepas dari serangan personal yang terjadi.

"Masyarakat Sumbar diharapkan dapat lebih kritis dalam menilai substansi program untuk kemajuan tata kelola pemerintahan Sumbar," tutup Dewi.

Debat ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kontributor : Rizky Islam