SuaraSumbar.id - Debat publik perdana calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) 2024, yang digelar pada Rabu malam (13/11/2024), memperlihatkan adu argumen sengit antara dua pasangan calon: Mahyeldi-Vasko dan Epyardi Asda-Ekos Albar.
Meski debat tersebut menjadi ajang bagi kedua pasangan untuk memaparkan visi dan program, suasana saling serang terhadap rekam jejak dan kinerja pribadi masing-masing turut mendominasi.
Debat yang terbagi dalam beberapa sesi ini dihadiri oleh panelis serta disaksikan oleh publik Sumatera Barat melalui media.
Sementara sebagian masyarakat menganggap debat ini lebih seperti hiburan karena diwarnai retorika dan serangan pribadi, yang lain menilai debat tersebut memberikan kesempatan untuk memahami strategi masing-masing pasangan dalam membangun masa depan Sumbar.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Andalas, Thaufan Arifuddin, turut memberikan pandangan kritisnya terhadap jalannya debat.
Menurutnya, perdebatan terlalu banyak didominasi oleh emosi dan retorika yang kurang substantif.
“Debat politik seharusnya mendiskusikan ide, kebijakan, dan program berbasis data dan fakta. Kritik yang disampaikan idealnya fokus pada kebijakan, bukan serangan pribadi antar calon,” kata Thaufan.
Ia menambahkan bahwa dominasi serangan pribadi dan retorika emosional mengurangi porsi diskusi logis berbasis data.
“Dari segi logika, yang tampil sangat rendah. Emosi dan serangan pribadi mendominasi 70% dari jalannya debat, sementara porsi logikanya hanya 30%,” jelas Thaufan.
Baca Juga: Perantau Minang Jadi Rebutan: Mahyeldi Vs Epyardi di Debat Pilgub Sumbar
Hal ini, menurutnya, membuat diskusi tentang isu-isu penting seperti penanganan stunting dan pengelolaan agraria kurang terperinci.
Thaufan menilai bahwa gaya debat pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar cenderung keras dan menggunakan pendekatan populis untuk menarik simpati publik, sementara pasangan Mahyeldi-Vasko berusaha lebih tenang dan mengedepankan pendekatan berbasis program.
“Dua pendekatan ini menunjukkan kontras, di mana Epyardi bermain keras dengan populisme, sedangkan Mahyeldi tampil lebih berwibawa,” kata Thaufan.
Namun, ia mengingatkan bahwa politik harusnya berfokus pada solusi konkret untuk masalah yang dihadapi masyarakat.
“Politik bukan soal menyerang individu atau rekam jejak pribadi. Kita seharusnya berbicara tentang kebijakan yang berdampak pada sistem, struktur kekuasaan, dan masyarakat luas,” ungkapnya.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Perantau Minang Jadi Rebutan: Mahyeldi Vs Epyardi di Debat Pilgub Sumbar
-
Perang Data Stunting! Mahyeldi vs. Epyardi Panas di Debat Pilgub Sumbar
-
Sabtu Ini! Saksikan Debat Publik Kedua Pilkada Bukittinggi di Balai Sidang Bung Hatta
-
Target 75 Persen, Pj Wali Kota Padang Bidik Partisipasi Tinggi di Pilkada 2024
-
Usai Debat Pilgub Sumbar, Epyardi Asda: Saya Hadir untuk Mengabdi, Bukan Pencitraan
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Kumpulan Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp Biar Tak Bisa Dilihat Orang, Silahkan Dicoba!
-
Cara Cegah Anak Kecanduan Gadget, Orang Tua Wajib Tahu Hal Ini
-
Korban Keracunan MBG di Agam Capai 119 Orang, 20 Masih Dirawat
-
Lewat 1 Juta AgenBRILink, BRI Dorong Inklusi Keuangan dan Catat Transaksi Rp1.145 Triliun
-
BRI Percepat Penyaluran KPR FLPP untuk Dukung Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita Pemerintah