SuaraSumbar.id - Emma Yohanna, anggota DPD asal Sumatera Barat untuk periode 2019-2024, secara terbuka menyatakan kekecewaannya setelah tidak berhasil mempertahankan posisinya sebagai senator pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diadakan pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Hasil PSU ini membuang sia-sia sekitar 300 ribu suara yang diraihnya dalam Pemilihan Umum Februari 2024.
Yohanna menyayangkan pelaksanaan PSU yang menurutnya lebih mirip Pemilu ulang.
"PSU seharusnya hanya terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun ini malah dilaksanakan di 19 kabupaten dan kota se-Sumbar," keluh Yohanna, Selasa (16/7/2024).
Baca Juga: Hanya 1 dari 4 Warga Bukittinggi Gunakan Hak Pilih di PSU DPD RI
Emma Yohanna, yang juga istri dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumbar, Hariadi, mengkritik keras keputusan penyelenggaraan PSU yang tidak memperbolehkan kampanye ulang, sehingga merugikan semua peserta pemilu DPD. Menurutnya, hal ini mengurangi kesempatan para kandidat untuk berinteraksi dan menggaet pemilih.
Lebih jauh, Yohanna menyoroti minimnya sosialisasi mengenai PSU yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Anggaran negara sebesar lebih kurang Rp250 miliar harusnya membuat sosialisasi PSU jauh lebih efektif," tegasnya.
Kritiknya juga tertuju pada kurangnya akses informasi di kalangan masyarakat yang tidak memiliki perangkat seluler atau akses internet yang memadai, terutama di kawasan pinggiran dan pedesaan.
Meski hasil sementara PSU menunjukkan bahwa ia tidak termasuk dalam empat nama teratas, Yohanna memutuskan tidak akan mengambil langkah hukum.
Baca Juga: Dramatis! Comeback Irman Gusman ke DPD RI: Masuk 4 Besar Tanpa Kampanye
"Saya lebih memilih untuk mengkritik dan mengusulkan perubahan regulasi," ungkapnya.
Emma juga menegaskan bahwa dia akan tetap berkontribusi pada masyarakat melalui usaha dan berbagai inisiatif sosial yang dia miliki.
Emma Yohanna mendapat 357.627 suara dalam pemilu 14 Februari 2024, namun dengan adanya PSU yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, hasil tersebut kini menjadi tidak relevan.
Ke depan, Yohanna berharap tidak ada lagi PSU yang serupa, terutama dalam pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di masa mendatang.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Tak Lolos ke Senayan, PPP Tolak Hasil Rekapitulasi KPU Pasca Putusan MK
-
KPU Tetapkan Hasil Pileg 2024 Usai Pencoblosan Ulang: PDIP Teratas, PPP Tetap Tak Lolos ke Senayan
-
KPU Tetapkan Rekapitulasi Suara Jatim IV Usai Pencoblosan Ulang
-
KPU Tetapkan Hasil PSU DPD RI Sumbar: Eks Koruptor Irman Gusman Lolos ke Senayan
-
Logistik PSU Pileg 2024 Besok Siap! KPU Pastikan Distribusi Lancar Termasuk ke Papua Pegunungan
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan