PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Partai, Pengamat: Strategi Marketing

SuaraSumbar.id - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendapat kritik tajam setelah mengusulkan Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, usulan itu hanyalah cara PSI untuk mempertahankan popularitas politik di tengah dinamika yang berubah.

Menurut Wildan, PSI berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai.

"PSI telah lama mengasosiasikan dirinya sebagai 'Partainya Jokowi', sebuah strategi political marketing yang mengandalkan ketokohan Jokowi," kata Wildan, dikutip Selasa (12/3/2024).

Baca Juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: Strategi Caper untuk Lolos ke Senayan?

Ia menambahkan, dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir, PSI mencari cara untuk tetap terhubung dengan sosok yang dianggap memberikan dampak positif bagi partai.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, telah menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menduduki posisi ketua koalisi, mengatasi semua ketua umum partai politik dalam koalisi.

Ide ini, menurut Wildan, meskipun mungkin dilontarkan dalam konteks berpolitik, namun menunjukkan ketergantungan PSI pada Jokowi untuk menarik simpati dan dukungan publik.

Wildan menilai, keinginan PSI menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi menunjukkan kekurangan kepercayaan pada Prabowo dan Gibran, sekaligus mencoba memastikan bahwa PSI tetap memiliki tempat dalam konstelasi politik yang baru.

"PSI membutuhkan sosok yang kuat seperti Jokowi untuk dijadikan alat promosi, mengingat dukungan kuat yang telah diberikan kepada Jokowi sejak Pilpres 2014," kata Wildan.

Baca Juga: Timnas AMIN Pesimis Laporan Kecurangan Pemilu 2024 Akan Ditindaklanjuti Bawaslu

Kendati demikian, langkah PSI ini membuka diskusi tentang dinamika koalisi dan peran individu dalam politik Indonesia, terutama dalam transisi kekuasaan dan pembentukan kebijakan.