SuaraSumbar.id - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendapat kritik tajam setelah mengusulkan Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, usulan itu hanyalah cara PSI untuk mempertahankan popularitas politik di tengah dinamika yang berubah.
Menurut Wildan, PSI berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai.
"PSI telah lama mengasosiasikan dirinya sebagai 'Partainya Jokowi', sebuah strategi political marketing yang mengandalkan ketokohan Jokowi," kata Wildan, dikutip Selasa (12/3/2024).
Ia menambahkan, dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir, PSI mencari cara untuk tetap terhubung dengan sosok yang dianggap memberikan dampak positif bagi partai.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, telah menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menduduki posisi ketua koalisi, mengatasi semua ketua umum partai politik dalam koalisi.
Ide ini, menurut Wildan, meskipun mungkin dilontarkan dalam konteks berpolitik, namun menunjukkan ketergantungan PSI pada Jokowi untuk menarik simpati dan dukungan publik.
Wildan menilai, keinginan PSI menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi menunjukkan kekurangan kepercayaan pada Prabowo dan Gibran, sekaligus mencoba memastikan bahwa PSI tetap memiliki tempat dalam konstelasi politik yang baru.
"PSI membutuhkan sosok yang kuat seperti Jokowi untuk dijadikan alat promosi, mengingat dukungan kuat yang telah diberikan kepada Jokowi sejak Pilpres 2014," kata Wildan.
Baca Juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: Strategi Caper untuk Lolos ke Senayan?
Kendati demikian, langkah PSI ini membuka diskusi tentang dinamika koalisi dan peran individu dalam politik Indonesia, terutama dalam transisi kekuasaan dan pembentukan kebijakan.
Apakah usulan PSI ini akan diterima oleh Prabowo-Gibran dan koalisi yang lebih luas, masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk diikuti.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: Strategi Caper untuk Lolos ke Senayan?
-
Timnas AMIN Pesimis Laporan Kecurangan Pemilu 2024 Akan Ditindaklanjuti Bawaslu
-
Hasto Bilang Pilpres di Luar Negeri Lebih Gampang Ketimbang Indonesia: Di Sana Tak Ada Bansos
-
PDIP Lawan Pernyataan Jokowi soal Kalau Ada Kecurangan Lapor ke MK
-
Quick Count: Tak Ada Kaesang Effect, PSI Cuma Dapat 2,69 Persen Suara
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
JPMorgan Ungkap Alasan BBRI Kembali Menarik di Tengah Tekanan Ekonomi
-
BKSDA-Polres Agam Tangkap Pria Hendak Jual Ratusan Ekor Burung ke Lampung
-
Anak di Bawah 16 Tahun Dinilai Belum Siap Punya Media Sosial
-
Persoalan Macet Padang-Bukittinggi Ada pada Sistem, Bukan Pilihan Proyek
-
Ombudsman Soroti Dugaan Maladministrasi SPMB Sumbar, Validasi Prestasi Dinilai Bermasalah