SuaraSumbar.id - Dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema "Resiko Polisi Tidak Netral", Herdi Sahrasad, peneliti senior dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketidaknetralan, menurutnya, dapat berimplikasi negatif terhadap legitimasi institusi Polri dan proses pemilu itu sendiri.
Herdi mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri memiliki fungsi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, bukan berkecimpung dalam politik praktis.
"Jika sudah masuk politik praktis, itu jelas akan terjadi implikasi-implikasi negatif, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan," ujar Herdi selama diskusi, Selasa (13/2/2024).
Baca Juga: Ketua KPPS Tewas Saat Angkut Meja Kursi ke TPS Pakai Gerobak
Kekhawatiran Herdi terkait pemilu saat ini timbul akibat munculnya indikasi ketidaknetralan dari aparat penegak hukum.
Hal ini, menurutnya, dapat merusak legitimasi dari Pemilu dan Pilpres yang sedang berlangsung.
Herdi mempertanyakan, "Apakah masih legitimate pemilu dan pilpres kali ini?" seraya mengungkapkan kegelisahannya terhadap dinamika politik saat ini yang menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan Polri.
Menurut Herdi, ada indikasi bahwa aparat keamanan diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, mengingat netralitas aparat keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.
Diskusi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih luas mengenai pentingnya menjaga netralitas Polri dalam setiap proses politik, khususnya menjelang Pemilu 2024, untuk memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan legitimasi proses demokrasi terjaga.
Baca Juga: Polemik Film Dirty Vote dan Reaksi Masyarakat: Sebuah Perspektif Kritis
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Segini Gaji AKP Dadang Iskandar yang Tembak Mati Polisi: Terjerat Utang Tiga Digit, Isi LHKPN Bikin Kaget
-
Kekayaan AKP Dadang Iskandar Disorot, Aset Tanah dan Rumah Tak Sampai Rp300 Juta?
-
Pilu, Ini Curhatan Terakhir AKP Ryanto Ulil ke Ibu sebelum Jadi Korban Tragedi Polisi Tembak Polisi
-
Digunduli dan Tangan Diborgol, AKP Dadang Dihadirkan dalam Jumpa Pers Polda Sumbar
-
Rencana AKP Ryanto Ulil Menikah Tahun Depan Kandas, Sosok Calon Istrinya Bukan Orang Sembarangan
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
-
Debat Pilkada Dianggap Gagal, Aktivis Minta Solusi Lokal untuk Krisis Iklim di Kaltim
-
Harga Emas Antam Masih Bertahan Tinggi di Level Rp1.541.000/Gram Pada Akhir Pekan
-
Sambut Presiden dengan Kemewahan, Mercedes-Maybach S650 Pullman Jadi Tunggangan Prabowo di Abu Dhabi
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
Terkini
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan
-
BRI dan OPPO Kolaborasi Hadirkan OPPO Run 2024 di Bali
-
Polda Sumbar Ungkap Hasil Tes Urine AKP Dadang Penembak Mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Positif Narkoba?
-
Tewas Ditembak AKP Dadang, Kapolri Naikkan Pangkat AKP Ulil Jadi Kompol Anumerta