SuaraSumbar.id - Dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema "Resiko Polisi Tidak Netral", Herdi Sahrasad, peneliti senior dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketidaknetralan, menurutnya, dapat berimplikasi negatif terhadap legitimasi institusi Polri dan proses pemilu itu sendiri.
Herdi mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri memiliki fungsi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, bukan berkecimpung dalam politik praktis.
"Jika sudah masuk politik praktis, itu jelas akan terjadi implikasi-implikasi negatif, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan," ujar Herdi selama diskusi, Selasa (13/2/2024).
Kekhawatiran Herdi terkait pemilu saat ini timbul akibat munculnya indikasi ketidaknetralan dari aparat penegak hukum.
Hal ini, menurutnya, dapat merusak legitimasi dari Pemilu dan Pilpres yang sedang berlangsung.
Herdi mempertanyakan, "Apakah masih legitimate pemilu dan pilpres kali ini?" seraya mengungkapkan kegelisahannya terhadap dinamika politik saat ini yang menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan Polri.
Menurut Herdi, ada indikasi bahwa aparat keamanan diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, mengingat netralitas aparat keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.
Diskusi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih luas mengenai pentingnya menjaga netralitas Polri dalam setiap proses politik, khususnya menjelang Pemilu 2024, untuk memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan legitimasi proses demokrasi terjaga.
Baca Juga: Ketua KPPS Tewas Saat Angkut Meja Kursi ke TPS Pakai Gerobak
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Ketua KPPS Tewas Saat Angkut Meja Kursi ke TPS Pakai Gerobak
-
Polemik Film Dirty Vote dan Reaksi Masyarakat: Sebuah Perspektif Kritis
-
Tim Paslon 03 dan PDIP Kritik Larangan Ponsel oleh PPLN Jerman, Sebut Aturan Tidak Masuk Akal
-
10 Ribu Surat Suara Berlebih dan Rusak di Padang Dimusnahkan Jelang Pemilu 2024
-
Polres Pariaman Kerahkan 300 Personel untuk Amankan TPS Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Ribuan Warga Agam Masih Mengungsi, Dampak Banjir Bandang dan Longsor Belum Tuntas!
-
CEK FAKTA: Tautan Pendaftaran CPNS Dinas Perhubungan 2026 Viral di Medsos, Benarkah Resmi Dibuka?
-
Kondisi Nenek Saudah Penolak Tambang di Pasaman yang Dianiaya, Masih Dirawat di RS
-
Kekayaan Yaqut Cholil Qoumas, Menag Era Jokowi Resmi Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Perempuan Bandar Sabu di Padang Diringkus Polisi, Sedia Paket Hemat Rp 50 Ribu!