SuaraSumbar.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Pasaman Barat, Rabu (9/8/2023). Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dugaan penyelewengan sewa Tanah Kas Desa (TKD) kebun kelapa sawit.
Pemeriksaan Sekda bernama Hendra Putra itu berlangsung dua hari setelah pemeriksaan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam kasus yang sama.
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar, Farouk Fahrozi mengtakan, Sekda Pasaman Barat diperiksa dari pagi hingga sore.
"Iya benar, Sekretaris Daerah Pasaman Barat kemarin setelah penuhi panggilan Kejati Sumbar. Yang bersangkutan diperiksa dari pagi hingga sore," katanya kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).
Baca Juga: 2 Kapal Nelayan di Pasaman Barat Karam, Seorang Masih Dicari
Fahrozi membenarkan pemeriksaan Sekda masih terkait dugaan penyelewengan wewenang sewa TKD kebun kelapa sawit dan statusnya masih sebagai saksi.
"Sekda Pasaman Barat tersebut ditanyai 35 pertanyaan. Untuk saat ini sudah 17 orang saksi yang di periksa oleh Kejati Sumbar," ungkapnya.
"Terkait kerugian negara dalam dugaan kasus ini, Kejati telah meminta auditor untuk menghitung dan juga memintai pendapat para ahli," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi, menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat pada Senin (7/8/2023).
Dalam pemeriksaan, Hamsuadi dicecar dengan 30 pertanyaan menyangkut TKD. Dimana hal itu menjadi kewenangannya sebagai kepala daerah.
Baca Juga: 4 Orang Tewas Tenggelam Saat Berwisata di Lubuak Cempong Pasaman Barat
Diketahui, kasus itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, lalu ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri setempat dengan pengumpulan bahan dan keterangan. Dalam proses yang berjalan akhirnya ditarik oleh Kejati Sumbar di Padang.
Kasus itu berkaitan dengan kegiatan sewa kebun kelapa sawit Tanah Kas Desa di Myara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat pada 2022.
Lahan kebun dengan luas sekitar 128 hektare itu tercatat merupakan aset daerah yang pengelolaannya dilelang kepada pihak rekanan.
Pihak Kejati Sumbar saat ini belum bisa menjelaskan materi kasus secara rinci demi kepentingan penyidikan, namun secara umum kasusnya berkaitan dengan kegiatan pelelangan sewa kebun pada 2022.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Bareskrim Polri dan Polda Sumbar Tangkap Kurir Ganja 74 Kg di Pasaman Barat
-
Kebakaran Lahan Sawit di Pesisir Selatan, Petani Diperkirakan Rugi Rp 100 Juta
-
Kronologi Bocah Tertembak Senapan Angin di Rumah Dinas Dokter, Ayah Korban Ungkap Kondisi Terkini
-
Gerebek Kampung Pasar Surantih, Polisi Ringkus 2 Pengedar Sabu
-
Kecelakaan Beruntun di Depan Air Terjun Lembah Anai, Arus Lalu Lintas Macet