Lambannya Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Tanggungjawab Gubernur, Ketua DPRD Sumbar Sebut Kelemahan Pemprov

SuaraSumbar.id - Lambannya proses pengerjaan tol Padang-Pekanbaru merupakan tanggung jawab Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal itu dinyatakan Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” katanya, dikutip dari Antara, Kamis (5/1/2023).

Menurut Supardi, persoalan lahan yang masih belum bebas itu tanggungjawab gubernur. Sementara itu, bupati dan wali kota hanya sebagai eksekutor saja.

“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kita DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” katanya.

Baca Juga: Festival Keragaman Kopi di Agamjua Payakumbuh, Mengembalikan Kejayaan Kopi Minangkabau

Ia menegaskan, DPRD Sumbar tentu mendorong agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan karena jalan tol ini vital dalam membangun perekonomian Sumatera barat.

Menurut dia Sumbar akan semakin ketinggalan jika pengerjaan tol ini tidak juga rampung karena akses jalan yang lancar akan memutar roda perekonomian.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dan ini mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.

“Kita tentu mendorong agar pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan dan saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan Pemprov hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” kata dia.

Sumbar memiliki hasil pertanian,perkebunan dan peternakan yang dapat dibawa ke provinsi lain dan akan semakin lancar dengan tol karena distribusi menggunakan jalur darat akan lebih efektif

Baca Juga: Festival Keragaman Kopi Ditabuh di Agamjua Payakumbuh, Ratusan Barista Muda Beradu Racikan Rasa

“Saya percaya kita akan konsentrasi masalah tol. Selama ini kita belum fokus selesaikan tol,” kata dia.