SuaraSumbar.id - Pabrik AQUA Solok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan PT Tirta Investama (AQUA) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Sanksi pemecatan itu merupakan buntut dari aksi mogok kerja yang dinilai pihak perusahaan tidak sah.
Wali Nagari Batang Barus, Syamsul Azwar mengatakan bahwa PHK yang dilakukan pabrik AQUA Solok terkesan sepihak. Dia menilai, jika pemecatan itu tanpa melalui proses peradilan, pihak perusahaan telah melakukan tindakan semena-mena terhadap karyawan.
"Jika dilakukan pemecatan secara sepihak sebelum menjalankan proses peradilan, pihak perusahaan melakukan tindakan yang semena-mena terhadap pekerja," kata Syamsul Azwar kepada SuaraSumbar.id, Selasa (1/11/2022).
Menurutnya, pemerintah daerah dan pemerintah nagari tetap melindungi dan mengamankan nilai investasi yang ada di daerah tersebut. "Sikap kita kepada perusahaan harus bijak. Artinya bijak dalam penyelesaian sengketa dan mengarifi kearifan yang ada di daerah. Jangan pihak perusahaan ketika membutuhkan, baru kenal wali nagari," tuturnya.
Baca Juga: Pabrik AQUA Solok Beberkan Alasan PHK Ratusan Karyawan yang Mogok Kerja Gegara Polemik Upah Lembur
Meski demikian, pemerintah nagari sebagai perpanjangan pemerintah daerah, tetap berupaya melakukan langkah rangka memberikan pelayanan hingga menciptakan keamanan yang kondusif.
"Secara manajemen di dalam undang-undang tidak terikat bahwa pemerintah nagari memediasi, tapi yang tahu situasi di daerah tersebut adalah wali nagarinya," ucapnya.
Saat dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, kata Syamsul Azwar, pihak manajemen pabrik AQUA Solok sangat kaku. Mereka malah langsung ingin membahasnya dengan pemerintah yang lebih tinggi tanpa melalui tingkat nagari.
"Persoalannya sudah sampai di bawa ke provinsi, pihak perusahaan tidak membuat secara administrasi tertulis bagaimana tingkat laporan ke pemerintah nagari," bebernya.
"Berdirinya Pabrik AQUA di Solok itu karena peran masyarakat nagari sangat tinggi, karena keberadaan pemerintah nagari adalah perwakilan pemerintahan yang lebih tinggi," katanya lagi.
Baca Juga: Pabrik AQUA Solok PHK Ratusan Pekerja yang Mogok Kerja Gegara Masalah Upah Lembur
Berkaitan dengan permasalahan itu, kata Syamsul, kedua belah pihak harus saling introspeksi diri, baik serikat maupun manajemen. "Kami yakin titik terang persoalan yang diaspirasikan ditemukan jika keduanya saling mengalah," katanya.
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
Terkini
-
BRI Raih Penghargaan Best Social Loan di The Asset Triple A Awards 2025
-
2 Tewas dalam Kecelakaan Maut di Jalan Alternatif Bukittinggi-Payakumbuh saat Lebaran
-
Harunya Lebaran 2025 di Balik Jeruji: Narapidana Lapas Padang Melepas Rindu dengan Keluarga
-
Lebaran Aman dengan BRI: Hindari Penipuan dan Kejahatan Siber
-
BRI Berkontribusi dalam Konservasi Laut Gili Matra Melalui Program Menanam Grow & Green