Wacana Jalur Alternatif Padang-Solok via Lubuk Minturun Muncul Lagi, BKSDA Menolak: Sumbar Landscape Harimau Sumatera

Menurutnya, pihak Kementerian juga tidak akan memberikan izin sembarangan, karena banyak yang harus diperhitungkan, terutama membuat jalan di daerah konservasi.

"Kemudian Kementerian LHK juga tidak sembarangan memberikan izin. Karena untuk jalan di kawasan hutan itu ada izin membangunnya, apalagi menggunakan kawasan konservasi," tuturnya.

Ardi mengatakan jika pembukaan jalur digunakan untuk mitigasi bencana tidak apa-apa. Jika tidak, maka optimalkan saja jalur yang sudah ada.

"Jika memang sudah ada jalannya, optimalkan saja yang sudah ada. Jika rusak, maka diperbaiki saja. Kecuali jalan untuk mitigasi bencana, misalnya jalan Pesisir Selatan - Sungai Penuh," jelasnya.

Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Truk di Area Longsor Sitinjau Lauik, Arus Lalu Lintas Ditutup Sementara

Selain itu, jika membuka jalur baru, maka akan terjadi potensi kerusakan hutan, baik dari flora faunanya dan potensi pembukaan lahan atau penebangan hutan oleh orang yang tak bertanggung jawab.

"Tapi jika di setiap beberapa meter ada jalan tembus terus, kasihan ekosistemnya, kasihan hutannya, kasihan flora dan faunanya. Selain itu, jika ada jalan, maka akan ada praktek-praktek ilegal yang bermunculan, misalnya perambahan lahan atau penebangan hutan, siap atau tidak masyarakat Sumbar menanggung akibatnya, jangan hanya fikirkan masalah ekonomisnya saja," jelas Ardi.

"Menurut saya, jika dibuka jalan baru tentu awalnya pemerintah harus memperhitungkan terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan masyarakat dan belum tentu semua masyarakat setuju," sambungnya.

Ardi mengatakan wacana jalur via Lubuk Minturun tersebut sudah lama dibicarakan, hanya saja mungkin terhalang oleh beberapa masalah.

"Sebenarnya jalur via Lubuk Minturun itu kan sudah cerita lama, kalau tidak salah sudah 20 tahun rencana jalur itu sudah ada. Tapi mungkin ada masalah, maka tidak dilanjutkan," katanya.

Baca Juga: Ancaman Longsor Sitinjau Lauik: Ahli Geologi: Tingkat Resiko Tinggi, Perlu Kajian Cepat

Ardi mengatakan untuk saat ini pemerintah harusnya mengoptimalkan wacana yang sudah ada, misalnya dengan membuat fly over.