"Tapi jika di setiap beberapa meter ada jalan tembus terus, kasihan ekosistemnya, kasihan hutannya, kasihan flora dan faunanya. Selain itu, jika ada jalan, maka akan ada praktek-praktek ilegal yang bermunculan, misalnya perambahan lahan atau penebangan hutan, siap atau tidak masyarakat Sumbar menanggung akibatnya, jangan hanya fikirkan masalah ekonomisnya saja," jelas Ardi.
"Menurut saya, jika dibuka jalan baru tentu awalnya pemerintah harus memperhitungkan terlebih dahulu, kemudian berkonsultasi dengan masyarakat dan belum tentu semua masyarakat setuju," sambungnya.
Ardi mengatakan wacana jalur via Lubuk Minturun tersebut sudah lama dibicarakan, hanya saja mungkin terhalang oleh beberapa masalah.
"Sebenarnya jalur via Lubuk Minturun itu kan sudah cerita lama, kalau tidak salah sudah 20 tahun rencana jalur itu sudah ada. Tapi mungkin ada masalah, maka tidak dilanjutkan," katanya.
Ardi mengatakan untuk saat ini pemerintah harusnya mengoptimalkan wacana yang sudah ada, misalnya dengan membuat fly over.
"Sekarang menurut saya optimalkan saja jalur Sitinjau Laut. Tinggal membuat bedeng dan anggarkan dana untuk membangun fly over. Kami dari pihak BKSDA juga sudah membuatkan dimana-mana saja yang bisa digunakan, tinggal dana aja itu, kenapa kita harus pusing-pusing mencari alternatif lain," katanya.
"Jika tidak mau fly over, maka buat saja terowongan karena fly over dan terowongan lebih terisolir dan ramah lingkungan. Memang awalnya seperti merusak, namun nanti setelah sekian tahun maka hutan bisa merecovery dirinya sendiri dan harimau pun bisa menyebrang dengan aman dan nyaman," sambungnya.
Ardi juga menjelaskan bahwa banyak potensi menarik jika fly over jadi dibangun di kawasan Sitinjau Laut, salah satunya pada bidang pariwisata.
"Saya sudah membicarakan hal ini kepada pemerintah, kami sudah 2 kali rapat, saya sangat mendukung pembangunan fly over. Karena dengan adanya fly over di Sitinjau Laut lebih ramah lingkungan, trus meningkatkan pariwisata juga bisa seperti kelok 9, maka itu lebih indah dan cantik. Daripada kita menimbulkan konflik-konflik baru," ucapnya.
Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Truk di Area Longsor Sitinjau Lauik, Arus Lalu Lintas Ditutup Sementara
"Saya hanya mengimbau kepada pemerintah, balai jalan dan pemerintah pusat realisasikan saja wacana fly over. Kemudian jika dibandingkan dengan jalan baru, maka lebih banyak biaya jalan baru, izinnya juga terkatung-katung," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
4 Fakta Truk Masuk Jurang Sitinjau Lauik Sedalam 100 Meter: Sopir Ditemukan di Palembang, Perusahaan Crane Tolak Bantu!
-
Dicari-cari, Sopir Truk Masuk Jurang Sitinjau Lauik Ternyata Berada di Daerah Ini
-
Dua Hari Hilang, Sopir Truk Masuk Jurang Sitinjau Lauik Ternyata di Palembang: Kayaknya Dia Takut!
-
Pantau Kawasan Rawan Longsor Sitinjau Lauik, Gubernur Sumbar Pastikan Percepat Penanganan: Jangan Sampai Ada Korban!
-
Perusahaan Crane Tak Mau Bantu Evakuasi Truk Masuk Jurang Sitinjau Lauik, Sopirnya Belum Juga Ditemukan
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
-
Di Tengah Isu Wapres Gibran Mundur, Rumah Jokowi Dijaga Ketat Paspampres, Warga Tak Bisa Mendekat
-
Prabowo Persilakan Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah, Tapi Tak Ikut Campur Proses Hukum
-
Apakah Gibran Menyusul? Ini Daftar Wakil Presiden yang Pernah Dimakzulkan
Terkini
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu