Mantan Bupati Sebut UU Provinsi Sumbar Belum Akomodir Kearifan Lokal Mentawai: Etnis Kami Seperti Tidak Bertuan

SuaraSumbar.id - Undang-undanng (UU) tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang disahkan DPR RI pada 30 Juni 2022 menuai polemik di tengah masyarakat. Sebab, dalam salah satu pasal 5 C UU tentang Provinsi Sumbar menekankan adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Mantan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet turut mengomentari UU tersebut. Menurutnya, cakupan isi UU itu mengakomodir kepentingan masyarakat Sumbar yang bertujuan untuk memajukan pembangunan Sumbar. Namun, dalam konteks lain, UU itu belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan Sumbar, khususnya bagi etnis Mentawai.

Menurut Yudas, secara garis besar terdapat dua etnis besar di Provinsi Sumbar, yakni etnis Minangkabau dan Mentawai yang memiliki latar belakang dan kearifan budaya yang berbeda.

"Menurut pemahaman saya, keluarnya UU ini belum mengakomodir kearifan lokal Mentawai. Sebab UU ini mengasumsikan bahwa di Sumbar hanya ada satu etnis saja. Seolah-olah Mentawai tidak ada di Sumbar," jelas Yudas, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Senin (18/7/2022).

Mantan bupati Mentawai dua periode itu menuturkan, secara de facto, Kepulauan Mentawai termasuk ke Sumbar yang pembangunannya juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah Sumbar.

Baca Juga: Jelaskan Soal UU Provinsi Sumbar Terkait Filosofi ABS-SBK, Anggota DPR RI: Jangan Mau Diprovokasi

"Sejak merdeka, Mentawai masuk ke Sumbar, jadi ini bukan persoalan baru untuk tidak mengetahui struktur berbangsa di Sumbar. Kita berharap agar ada keadilan dalam isi UU itu," sambungnya.

Menurut Yudas, UU Provinsi Sumbar akan adil dan dapat diterima apabila dibicarakan tersendiri eksistensi Mentawai yang juga menjadi bagian dari Sumbar.

"Sebenarnya ini bisa diterima jika ada pembicaraan tersendiri tentang kebudayaan Mentawai. Maka akan menjadi adil untuk etnis Mentawai. Kalau sekarang rasanya tidak jelas dan tidak adil bagi kami," imbuhnya.

Yudas menuturkan agar pemerintah memberikan tambahan pasal atau ayat yang mengakomodir ciri khas etnis Mentawai. "Sebaiknya ada tambahan pasal atau dasar hukum yang mengakomodir kepentingan Mentawai. Kalau saat ini etnis kami seperti tidak bertuan," tukasnya.

Yudas menegaskan bahwa munculnya persoalan ini bukan untuk menggugurkan UU yang sudah disahkan, namun meminta keadilan untuk etnis Mentawai sebagai orang Sumbar yang dari sisi etnis berbeda tetapi masih menjadi satu kesatuan wilayah Sumbar.

Baca Juga: UU Provinsi Sumbar Lupakan Karakteristik Adat dan Budaya Kepulauan Mentawai

"Kita tidak berniat menggugurkan UU ini, tetapi akomodirlah etnis kami meskipun berbeda tetapi masih orang Sumbar," ucapnya.