SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), memastikan bahwa kegiatan penimbunan atau reklamasi di kawasan Danau Singkarak, tepatnya di dermaga Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kabupaten Solok, tidak mengantongi izin dari Pemprov Sumbar. Atas dasar itu, kegiatan tersebut harus dihentikan.
“Kami perintahkan penghentian kegiatan langsung saat ini,” kata Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri, Selasa (25/1/2022).
Menurut Hansastri, kegiatan reklamasi itu sudah ada sejak 2016 dan Pemprov Sumbar sudah melakukan tindak lanjut dari temuan di lapangan saat itu.
“Kini mereka bekerja lagi dan kita minta berhenti,” kata dia.
Baca Juga: KPK Janji Usut Tuntas Penimbunan Danau Singkarak di Kabupaten Solok yang Diduga Ilegal
Sementara itum Plt Juru Bicara KPK RI Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan, tim KPK sudah berada di Sumbar menindaklanjuti diskusi daring yang dilakukan KPK bersama Pemprov Sumbar serta Walhi Sumbar terkait kajian penyelamatan kekayaan negara di Danau Singkarak.
"Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK saat ini sudah berada di Sumbar,” katanya.
Sebelumnya, Walhi Sumbar meminta KPK untuk mengusut pembangunan ilegal di tepian Danau Singkarak yang diduga berpotensi membuat kerugian bagi negara.
"Kita meminta KPK mengusut dan melakukan kajian mendetail terkait potensi kerugian Negara dari pemanfaatan aktivitas pembangunan ilegal di Danau Singkarak," kata Kadep Kajian Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Tommy Adam dalam diskusi bersama KPK.
Ia mengatakan penimbunan danau di dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak Kabupaten Solok telah dilakukan sejak Juli 2016 oleh PT. Kaluku Indah Permai dengan luas danau yang ditimbun sekitar 30 hingga 50 meter dan panjang 70-100 meter.
Baca Juga: Walhi Sumbar Sebut Reklamasi Danau Singkarak Langgar Aturan, Potensi Kerugian Capai Rp 3,3 Miliar
Menurutnya pembangunan itu tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Solok 1 Tahun 2013 tetang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2022 - 2031.
Sementara itu Bupati Solok Epyardi Asda membantah adanya dugaan tentang reklamasi ilegal di wilayah badan air Danau Singkarak, Sumatera Barat tanpa dasar hukum dan izin pemanfaatan yang jelas.
"Saya membantah bahwa adanya tuduhan tentang melakukan reklamasi ilegal di wilayah badan air dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak. Saya juga bingung kenapa isu tersebut telah sampai ke KPK," kata dia.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menjalin kerja sama dengan pihak ketiga bertujuan untuk mengembangkan dan membangkitkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Solok, khususnya di Danau Singkarak.
Ia juga mengatakan Pemkab Solok bersama investor hanya ingin membangun dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata daerah setempat.
"Tetapi malah beredar isu yang menyatakan bahwa kami melakukan reklamasi Danau Singkarak," katanya. (Antara)
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan