SuaraSumbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti polemik pengadaan bantuan sapi, kambing, dan unggas di Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar). Bahkan, KPK siap menerima laporan masyarakat jika ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum dalam pengadaan tersebut.
Hal itu dinyatakan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. "Silakan laporkan kepada KPK dengan data awal yang dimiliki melalui layanan saluran pengaduan KPK," kata Ali Fikri, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Sabtu (8/1/2022).
Menurutnya, KPK akan melakukan analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terharap data yang diterima dari setiap laporan masyarakat.
“Apabila dari hasil kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Baca Juga: Hanya Ada di Daerah Ini, Gubernur Wajibkan ASN Absen Subuh
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat meminta persoalan tersebut diusut tuntas dan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan pengadaan ini, mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan.
"Kami menerima banyak laporan terkait pengadaan ternak ini, yang bersumber dari dana Pokir anggota DPRD. Bukan hanya soal kambing kambing mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal tapi juga soal sapi. Pengadaan sapi tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya. Sapi yang datang kurus-kurus. Kurus kerempeng," kata Hidayat kepada wartawan beberapa waktu lalu.
"Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanannya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik siapa rekanannya, dalam rangka standar dan transparansi publik," kata dia.
Sementara Juru bicara Pemprov Sumbar Jasman menjelaskan, pengadaan ternak, khususnya sapi, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sesuai spesifikasinya dan dilaksanakan melalui lelang terbuka, yang tidak ada campur tangan dinas Peternakan dan Keswan, apalagi campur tangan Gubernur atau Wakil Gubernur.
"Dalam hal ini dipastikan Gubernur, Wakil Gubernur tidak ikut campur dalam proses pelelangan apalagi menentukan pemenang lelang dimaksud. Dinas Peternakan dan Keswan Sumbar hanya menyiapkan spesifikasinya sesuai kebutuhan," kata Jasman.
Baca Juga: Polisi Bongkar Kasus Pencabulan Santriwati di Bandung, Modusnya Belajar Tenaga Dalam
Menurut Kadis Kominfo Sumbar itu, sapi yang baik untuk calon indukan memang sebaiknya tidak gemuk karena akan sulit hamil.
"Adanya anggapan bahwa sapi yang diserahkan adalah sapi yang tidak berkualitas karena kurus, dapat kami jelaskan, bahwa sapi yang baik untuk calon indukan memang sebaiknya tidak gemuk karena akan sulit hamil.
Proses pengiriman sapi misalnya dari Pulau Jawa, serta adanya perbedaan iklim dan perlakuan juga bisa membuat penyusutan bobot sapi. "Di situlah kemudian tugas kelompok untuk merawatnya dengan baik hingga bobotnya bisa kembali normal, sehat, birahi, kawin lalu bunting dan melahirkan.
Terkadang, dalam proses pengiriman ternak, misalnya dari pulau Jawa, juga bisa terjadi penyusutan berat badan ternak. Hal ini bisa dikarenakan stres dan atau perbedaan iklim," kata Jasman
Ia menjelaskan, sepanjang 2021, Pemprov Sumbar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberikan bantuan pengembangan sapi lokal untuk 131 kelompok yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumbar, kecuali Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi.
Masing-masing kelompok mendapat 12 ekor sapi. Ada 51 kelompok yang menerima bantuan sapi jenis sapi crossing, dengan jumlah bantuan 10 ekor sapi per kelompok.
Berita Terkait
-
Tragis! Pria Italia Giulia Manfrini Tewas Saat Berselancar di Pantai Sumatera Barat: Dadanya Tertusuk Ikan Todak
-
15 Tewas, Tragedi Tambang Emas Ilegal Ambruk di Indonesia jadi Sorotan Media Asing
-
Ali Fikri Ditarik Kejagung karena Berani Kritik Pimpinan KPK? Marwata Bilang Ini
-
MAKI Soroti Ditariknya Ali Fikri Kembali Ke Kejagung Usai 10 Tahun Di KPK: Dia Berani Kritik Pimpinan
-
Ibunda Afif Ngadu ke DPR Minta Keadilan Sambil Menangis: Saya Tidak Ikhlas Pelaku Penganiayaan Belum Diungkap
Terpopuler
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Andre Taulany Diduga Sindir Raffi Ahmad, Peran Ayu Ting Ting Jadi Omongan Netizen
- Beda Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN: Kebanting 10 Kali Lipat
- Kembali di-PHP Belanda, Pemain Keturunan Rp695 Miliar Pertimbangkan Bela Timnas Indonesia?
- Dear Shin Tae-yong! Kevin Diks Lebih Senang Dimainkan sebagai Pemain...
Pilihan
-
Kronologi BNI "Nyangkut" Rp374 Miliar karena Beri Utang ke Sritex
-
Misteri Gigi 4 Truk Pemicu Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang KM 92
-
Nyaris Tiada Harapan: Potensi Hilangnya Kehangatan dalam Interaksi Sosial Gen Z
-
3 Hari Jelang Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siap-siap Harga Tiket Pesawat Naik Ibu-Bapak!
-
Gelombang PHK Sritex Akan Terus Berlanjut Hingga 2025
Terkini
-
Nabung dan Transaksi di BRImo Bisa Dapat Mobil? Cek BRImo FSTVL!
-
11 Panelis Penyusun Pertanyaan Debat Pilgub Sumbar 2024 Dijamin Independen? Ini Kata KPU Sumbar
-
Gunung Marapi Mengancam, Puluhan TPS di Agam dan Tanah Datar Direlokasi
-
Banjir Bandang Terjang Sijunjung, Ratusan KK Terdampak, 1 Rumah Hancur Rata dengan Tanah
-
Heboh! UAS Dukung Paslon No 3 di Pilkada Bukittinggi 2024