Pengurus KONI Era 80-an Sesalkan Kisruh Olahraga di Sumbar

SuaraSumbar.id - Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Sumatera Barat (Sumbar) era 80-an menyesalkan kisruh olahraga di Sumbar. Mereka memintak polemik itu dihentikan, agar program pembinaan olahraga bisa berjalan dengan baik.

“Pada 1986 saya sudah jadi pengurus KONI Padang. Saya sangat miris melihat adanya karangan bunga di Kejari Padang beberapa waktu lalu.” kata pengurus KONI Kota Padang era 80-an, Djamhur Syarif, dikutip dari Antara, Rabu (12/1/2022).

Menurutnya, pihak yang mengirim papan bunga itu pelaku olahraga dan yang dipersoalkan olahraga. "Seakan-akan orang yang mengirim karangan bunga itu paling bersih," katanya.

Djamhur mengatakan, pelaku olahraga tak perlu mengirim karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada Kejari menjalankan pekerjaan. Sebab, Kejari sendiri sudah tahu apa yang dilakukan.

Baca Juga: Mantan Ketua KONI Padang Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

"Apa yang disampaikannya kaitan dengan dugaan kasus korupsi KONI Kota Padang yang saat ini masih dalam proses hukum. Kita tunggu proses hukumnya," bebernya.

Ia juga menyayangkan beberapa berita yang terkesan selalu menyudutkan KONI Sumbar, salah satu contohnya, informasi tidak dilibatkan unsur akademisi olahraga UNP Padang saat persiapan Sumbar menuju PON Papua.

“Padahal dari keterangan KONI Sumbar, UNP dilibatkan pada tim monitoring persiapan atlet PON Sumbar,” katanya.

Saat ini, kondisi dunia olahraga Sumbar tengah gonjang-ganjing dan harus segera dicari titik temu dan diselesaikan segera.

“Saran saya, kalau dapat digelar forum diskusi resmi dunia olahraga yang melibatkan pelaku olahraga sekarang atau tokoh-tokoh olahraga lama yang memiliki ilmu dan terlibat langsung di dunia olahraga,” katanya.

Baca Juga: Dugaan Korupsi, Kejari Minta Audit Dana Hibah KONI Padang

Selain itu, politisasi di dunia olahraga tidak bisa dihilangkan karena pengurus olahraga saat ini kebanyakan pilihan dan menunjuk diri. Situasinya jauh berbeda dengan pengurus olahraga terdahulu.

Ia mengatakan, dulu ASN, TNI dan Polri paling banyak mengurus olahraga dan saat itu organisasi berjalan dengan baik. Saat ini, pengurus harus di luar unsur tersebut. Apalagi adanya unsur pelaku politik di dalam organisasi KONI membuat politisasi susah dihilangkan, karena proses pemilihannya mencalonkan diri, bukan dicalonkan.

“Kalau mencalonkan diri, akan berimbas pada politisasi dan berbeda dengan dicalonkan oleh kepala daerah,” katanya menjelaskan

Sementara itu, mantan pemain Hoki PON Sumbar, Djamilus Syarief menilai saat ini solidaritas insan olahraga Sumbar sudah terkikis dan terjadi faksi-faksi sesama pelaku olahraga di Sumbar.

“Persatuan di olahraga, saya nilai sudah kurang. Kita berharap olahraga di daerah kembali bersatu dan saling mendukung dalam pembinaan olahraga prestasi,” kata dia. (Antara)