Kritisi Proyek Mangkrak, Fraksi Gerindra Desak Pemprov Sumbar Transparan

SuaraSumbar.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mengkritisi soal sejumlah proyek mangkrak. Mereka menuntut Pemprov Sumbar transparan kepada publik menjelasan proyek pembangunan yang mangkrak di 2021.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, masih terdapat sejumlah proyek yang mangkrak di Sumbar. Seperti pembangunan lanjutan Main Stadion, pembangunan Gedung Kebudayaan yang disinyalir hanya delapan persen kemudian penyelesaianan pagar gedung DPRD sekitar 50 persen.

"Sejumlah proyek masih mangkrak, kami meminta umumkan kepada publik penyebab dan kendala nya. Umumkan juga kepada publik rekanan yang telah melakukan kontrak namun tidak melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas," katanya, Selasa (4/1/2022).

Selanjutnya, beberapa kegiatan pengadaan barang jasa seperti pengadaan mesin jahit rekanan yang tidak sesuai spesifikasi, pengadaan itik yang tidak sesuai ketentuan (kendang, vaksin tidak ada) dan pengadaan sapi yang tidak lengkap serta sudah ada yang mati.

Menurutnya, lemahnya eksekutif kontrol dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuktikan tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

Ia mencontohkan persoalan pengadaan sapi yang tidak terlaksana sesuai dengan seharusnya seperti sapi yang kurus, kambing yang mati mendadak, atau ternak unggas berupa itik yang tidak optimal.

Dia mendapatkan laporan misalnya di Kelompok Tani Saiyo Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah bantuan kambing, sakit dan mati mendadak setelah didatangkan baru satu minggu. Dari 40 ekor pengadaan, 12 diantaranya mati.

Kemudian di Kelompok Tani Tuah Sakato, Kuranji sejumlah sapi bantuan yang diterima sangat kurus dan ini seharusnya tidak perlu terjadi, jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem yang bagus, dan ada pendampingan.

"Fraksi Gerindra meminta kasus ini diusut tuntas dan rekanannya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Umumkan kepada publik dalam rangka standar dan transparansi publik," kata dia.

Baca Juga: ASN Meninggal Dunia Dilantik Jadi Pejabat, Pemprov Sumbar Bilang Begini

Hidayat meminta gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan,terutama untuk pelaksanaan program program unggulan di sektor pertanian yang anggarannya membengkak luar biasa dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

"Untuk pelaksanaan efektifitas eksekutif kontrol kita menyarankan adanya delegasi kepada Wakil Gubernur untuk melaksanakan monitoring atas program dan kegiatan strategis daerah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus proyek mangkrak dan tak sesuai spesifikasi," katanya. (Antara)