SuaraSumbar.id - Moderasi Beragama telah ditetapkan sebagai faktor penunjang pembangunan nasional yang termaktub dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Kementerian Agama diberi mandat sebagai institusi utama (leading sector) dalam membangun kehidupan keagamaan moderat bangsa Indonesia.
Menyikapi hal ini, sosialisasi dan penguatan moderasi beragama masih terus dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat (Sumbar). Penguatan dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama se Sumatra Barat. Sosialisasi ditujukan kepada tokoh lintas agama, dan tokoh masyarakat serta Babin Khamtibmas.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 6-8 Desember 2021 di Hotel Emersia Batusangkar. Pelaksana kegiatan Subbag Ortala dan KUB menghadirkan 120 peserta yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan pengurus FKUB.
Kasubbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Sumbar, Fauqa Nuri Ichsan mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peta dan dinamika keberagaman masyarakat di Indonesia. Menyadari pentingnya moderasi beragama sebagai strategi untuk mengelola kehidupan keberagamaan yang berkontribusi secara positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya kata Fauqa membangun kesadaran untuk merespons situasi keberagamaan di Indonesia saat ini. Meningkatkan pemahaman tentang kasus-kasus intoleransi, ekstremisme kekerasan dan diskriminasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki sifat dan sikap yang moderat dalam melaksanakan pengabdian ditengah masyarakat yang beragam.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Helmi mengatakan, moderasi beragama dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman agama yang terkadang kelihatan mengesampingkan sisi sisi kehidupan bernegara.
Akhir-akhir ini, ada gejala yang mengatasnamakan Negara, maka perlu dilakukan penguatan moderasi beragama, ungkap Kakanwil, dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (8/12/2021.
Untuk itu, lanjut Helmi perlu ada indikator orang yang moderat dan tidak moderat itu. seseorang dikatakan moderat jika menjalankan empat indikator tersebut. Indikator Moderat yang pertama adalah memiliki komitmen kebangsaan. Kedua tasamuh atau toleransi.
Baca Juga: Menghidupkan Tradisi Bacarito, Cara Pemprov Sumbar Melestarikan Sejarah Minangkabau
Ketiga anti kekerasan, melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang berlaku. “Jika terjadi persoalan mari kita selesaikan secara jalur hukum tidak dengan kekerasan, bakar bakaran dan lain sebagainya,” imbau Kakanwil, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Kamis (9/12/2021).
“Keempat menghargai kearifan atau budaya lokal. Misalnya jika masyarakat melaksanakan maulid nabi, ziarah kubur kita hargai dan hormati,” kata Kakanwil di hadapan 120 tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat.
Kakanwil juga mengatakan, Sumatra Barat satu dari delapan provinsi yang diberikan anggaran untuk penguatan moderasi beragama sekaligus dijadikan model tahun toleransi dan kerukunan umat beragama. Disebutkan Kakanwil ada ada tiga program yang ditawarkan Sumatra Barat dalam penguatan moderasi beragama ini.
Pertama melalui kurikulum pendidikan, kita pastikan nilai-nilai moderasi beragama sampai ke tenaga pendidik. Kedua melalui bimbingan teknis atau workshop dan pembinaan moderasi beragama bagi ASN, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketiga, melalui revitalisasi surau di Sumbar.
“Program ini juga sudah kita bicarakan dengan gubernur Sumatra Barat. Karena surau, mesjid dan mushalla kita sudah mulai banyak yang tidak terurus. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan tapi tidak 100 persen mengurus,” terang mantan Kakan Kemenag Padang Pariaman dan Kabupaten Solok ini.
“Kita ingin surau dan mesjid ini benar-benar terurus. Sebab dulu di Minangkabau surau-surau itu semarak. Buktinya sekarang, ulama tokoh agama yang ada di surau itu sudah tidak terlihat lagi. Kita ingin surau itu kita revitalisasi atau diberdayakan,” tutur Kakanwil penuh harapan.
Berita Terkait
-
Kapolres Padang Pariaman dan Wakapolresta Padang Diperiksa Polda Sumbar, Ini Masalahnya
-
KI Sebut 50 Persen OPD di Sumbar Tak Informatif
-
Pasca Letusan Semeru, Gunung Marapi di Sumbar Waspada
-
Antisipasi Covid-19 Varian Omicron, Polda Sumbar Perketat Wilayah Perbatasan
-
BIN Sumbar Vaksin 12 Ribu Warga di 6 Kabupaten
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Jalan Lembah Anai Padang-Bukittinggi Dibuka Penuh Pascabencana, One Way Picu Macet Parah hingga 7 Km
-
Lembah Anai Dibuka 24 Jam, Kemacetan 7 Km Terjadi Akibat Sistem One Way Saat Arus Lebaran 2026
-
Rekayasa Lalu Lintas Arus Balik Lebaran Sumbar-Riau Disiapkan, Kelok Sembilan Jadi Titik Krusial
-
Bikin Kartu Ucapan Ulang Tahun Super Keren Hanya 4 Langkah Pakai Creative Studio
-
Kunjungan ke Sumbar Naik 12 Persen saat Lebaran 2026, Kenyamanan Wisatawan Disorot