Mahyeldi Klaim Premanisme Ganggu Pertumbuhan Ekonomi Sumbar

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengklaim bahwa salah satu hal yang mengganggu pertumbuhan ekonomi di Sumbar adalah aksi premanisme.

Hal itu dinyatakan Mahyeldi dalam rapat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi se Indonesia Tahun 2021, di Bukittinggi, Selasa (23/11/2021).

"Persoalan ini harus kita sikapi dengan serius. Satpol PP dan Kesbangpol harus menurunkan intelejennya ke daerah-daerah rawan yang disampaikan. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum," katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com.

Mahyeldi menyebut pada 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa kementerian seperti Bappenas, PUPR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi. Semua harus ditindaklanjuti.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Sebut Pandemi Covid-19 Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi Antar Daerah

"Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan baru minta tambahan ke pusat," katanya.

Pada 2022, ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.

Sementara itu untuk realisasi anggaran hingga triwulan III 2021, masih banyak OPD yang capaiannya rendah. Tercatat hanya 10 OPD yang memiliki capaian tinggi sementara 24 OPD berada di bawah garis merah.

"Harus ada percepatan realisasi anggaran ini sehingga pada akhir tahun bisa di atas capaian pemerintah pusat," katanya.

Sementara, provinsi itu butuh anggaran sekitar Rp3,5 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3 persen dari awalnya 3,32 persen pada triwulan III tahun 2021.

Baca Juga: Sempat Vakum, Lomba Lari Minang Geopark Run Kembali Digelar

"Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen dibutuhkan dana masuk dan berputar di Sumbar sekitar Rp 1,16 triliun, jadi untuk mencapai 6 persen butuh sekitar Rp 3,5 triliun. Ini yang harus kita upayakan," ungkapnya.