SuaraSumbar.id - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) yang belum divaksin Covid-19 tanpa alasan yang jelas, tidak diperbolehkan datang bekerja ke kantor. Bagi para guru, jam mengajarnya akan ditiadakan.
"ASN yang belum divaksin tak boleh ngantor, dan guru yang tidak mau divaksin juga takkan diberi jam mengajar, kecuali mereka yang direkomendasikan dokter untuk tidak divaksin," kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Senin (11/10/2021).
Ia mengatakan, ketegasan ini sejalan dengan target dari Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh untuk dapat mencapai 60 persen warga yang divaksin di Oktober 2021.
"Kita ada target 80 persen warga Payakumbuh divaksin, setidaknya pada bulan ini kita bisa mencapai 60 persen, makin cepat tercapai, maka makin cepat kita raih herd immunity," ungkapnya.
Baca Juga: 6 Ciri-ciri Baju Adat Sumbar Sumatera Barat, Lengkap dengan Filosofinya
Apel tersebut tampak diikuti oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kakankemenag Ramza Husmen, Asisten Setdako, pimpinan dan perwakilan ASN seluruh OPD, camat, lurah, serta ASN instansi vertikal Kantor Kemenag.
Seperti halnya persoalan lainnya di Kota Payakumbuh, penanganan COVID-19 merupakan persoalan semua orang, bukan hanya wali kota sendiri.
"Sudah lebih dari satu tahun kita melawan COVID-19 ini, mulai dari menghimbau dan mengajak orang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, hingga sekarang ditambah dengan menyukseskan vaksinasi," katanya.
Ia mengatakan lika-liku vaksinasi harus dilalui dengan segala serangan negatif dari berita-berita hoax yang menyebar di tengah masyarakat.
Bahkan, dulu banyak guru menolak dan sekarang berangsur-angsur mau ikut vaksinasi. Belum lagi dengan rentetan masalah akibat pandemi banyak seperti masalah ekonomi.
Baca Juga: 5 Wisata Sumbar untuk Liburan Singkat: Nagari 1000 Rumah Gadang Hingga Pulau Pagang
"Tak hanya orang tua saja, saya juga khawatir dengan anak-anak, karena belajar secara daring saja tak bisa mencerdaskan mereka. Bukannya tak ada kemajuan dalam pembelajaran, tapi maaf bukannya peran guru bukan di munafikan disini. Tapi mari sama-sama kita ukur bagaimana progres pendidikan dibandingkan pembelajaran sekolah tatap muka," ungkapnya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Perludem Temukan Lebih 3.000 Kasus Dugaan ASN Tak Netral di Pilkada 2024: Ini Dosa Prabowo
-
Mendagri Tito Ancam Copot PJ Gubernur dan ASN yang Tak Netral di Pemilu 2024
-
Helldy Agustian Pilih Tak Ngantor Selama Masa Tenang Hingga Pencoblosan Karena Alasan Ini
-
Ujaran Kebencian Selama Pilkada Serentak Lebih Banyak Dibandingkan Saat Pilpres, Ada Faktor Kesengajaan?
-
Gara-gara Ikut Kampanye, ASN Pemkab Bogor Dilaporkan Bawaslu ke BKN RI
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Momen Pilkada, Harga Emas Antam Langsung Melonjak
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
Terkini
-
48 TPS Pilkada 2024 di Agam Rawan Bencana, Ini Penjelasan Bawaslu
-
Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Desakan Ketua MPR RI
-
Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kompolnas: Perketat Tes Psikologi Personel Pegang Senjata!
-
Kasus Polisi Tembak Mati Polisi di Solok Selatan, Sahroni Tekankan Hal Ini di Polda Sumbar
-
Perintah Kapolri, Propam dan Irwasum Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan