SuaraSumbar.id - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) yang belum divaksin Covid-19 tanpa alasan yang jelas, tidak diperbolehkan datang bekerja ke kantor. Bagi para guru, jam mengajarnya akan ditiadakan.
"ASN yang belum divaksin tak boleh ngantor, dan guru yang tidak mau divaksin juga takkan diberi jam mengajar, kecuali mereka yang direkomendasikan dokter untuk tidak divaksin," kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Senin (11/10/2021).
Ia mengatakan, ketegasan ini sejalan dengan target dari Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh untuk dapat mencapai 60 persen warga yang divaksin di Oktober 2021.
"Kita ada target 80 persen warga Payakumbuh divaksin, setidaknya pada bulan ini kita bisa mencapai 60 persen, makin cepat tercapai, maka makin cepat kita raih herd immunity," ungkapnya.
Apel tersebut tampak diikuti oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kakankemenag Ramza Husmen, Asisten Setdako, pimpinan dan perwakilan ASN seluruh OPD, camat, lurah, serta ASN instansi vertikal Kantor Kemenag.
Seperti halnya persoalan lainnya di Kota Payakumbuh, penanganan COVID-19 merupakan persoalan semua orang, bukan hanya wali kota sendiri.
"Sudah lebih dari satu tahun kita melawan COVID-19 ini, mulai dari menghimbau dan mengajak orang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, hingga sekarang ditambah dengan menyukseskan vaksinasi," katanya.
Ia mengatakan lika-liku vaksinasi harus dilalui dengan segala serangan negatif dari berita-berita hoax yang menyebar di tengah masyarakat.
Bahkan, dulu banyak guru menolak dan sekarang berangsur-angsur mau ikut vaksinasi. Belum lagi dengan rentetan masalah akibat pandemi banyak seperti masalah ekonomi.
Baca Juga: 6 Ciri-ciri Baju Adat Sumbar Sumatera Barat, Lengkap dengan Filosofinya
"Tak hanya orang tua saja, saya juga khawatir dengan anak-anak, karena belajar secara daring saja tak bisa mencerdaskan mereka. Bukannya tak ada kemajuan dalam pembelajaran, tapi maaf bukannya peran guru bukan di munafikan disini. Tapi mari sama-sama kita ukur bagaimana progres pendidikan dibandingkan pembelajaran sekolah tatap muka," ungkapnya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Kasus Oknum ASN Perkosa 3 Anak, Bareskrim Kirim Tim, LBH akan Serahkan Bukti
-
Kementerian PUPR Bangun 23 Rusun Untuk ASN di Sejumlah Daerah
-
Masuk Mall di Padang Wajib Pakai Surat Vaksin, Ternyata Masih Ada yang Belum Menerapkan
-
Kementerian PPPA Turun Tangan Selidiki Dugaan Kasus Pencabulan Tiga Anak di Luwu Timur
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Momentum BRI Perkuat Ekonomi Lokal
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Hijau, BRI Perkuat Pengelolaan Sampah
-
8 Anggota Satpol PP Bukittinggi Ditahan Kasus Dugaan Kekerasan di Kampus Fort de Kock
-
Brand Finance Indonesia 100 2026 Tempatkan BRI di Peringkat Pertama Merek Paling Bernilai
-
Padang Diterjang Banjir Parah, Athari Gauthi Minta Keselamatan Anak-Anak dan Lansia Diprioritaskan