SuaraSumbar.id - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar) yang belum divaksin Covid-19 tanpa alasan yang jelas, tidak diperbolehkan datang bekerja ke kantor. Bagi para guru, jam mengajarnya akan ditiadakan.
"ASN yang belum divaksin tak boleh ngantor, dan guru yang tidak mau divaksin juga takkan diberi jam mengajar, kecuali mereka yang direkomendasikan dokter untuk tidak divaksin," kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Senin (11/10/2021).
Ia mengatakan, ketegasan ini sejalan dengan target dari Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh untuk dapat mencapai 60 persen warga yang divaksin di Oktober 2021.
"Kita ada target 80 persen warga Payakumbuh divaksin, setidaknya pada bulan ini kita bisa mencapai 60 persen, makin cepat tercapai, maka makin cepat kita raih herd immunity," ungkapnya.
Apel tersebut tampak diikuti oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kakankemenag Ramza Husmen, Asisten Setdako, pimpinan dan perwakilan ASN seluruh OPD, camat, lurah, serta ASN instansi vertikal Kantor Kemenag.
Seperti halnya persoalan lainnya di Kota Payakumbuh, penanganan COVID-19 merupakan persoalan semua orang, bukan hanya wali kota sendiri.
"Sudah lebih dari satu tahun kita melawan COVID-19 ini, mulai dari menghimbau dan mengajak orang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, hingga sekarang ditambah dengan menyukseskan vaksinasi," katanya.
Ia mengatakan lika-liku vaksinasi harus dilalui dengan segala serangan negatif dari berita-berita hoax yang menyebar di tengah masyarakat.
Bahkan, dulu banyak guru menolak dan sekarang berangsur-angsur mau ikut vaksinasi. Belum lagi dengan rentetan masalah akibat pandemi banyak seperti masalah ekonomi.
Baca Juga: 6 Ciri-ciri Baju Adat Sumbar Sumatera Barat, Lengkap dengan Filosofinya
"Tak hanya orang tua saja, saya juga khawatir dengan anak-anak, karena belajar secara daring saja tak bisa mencerdaskan mereka. Bukannya tak ada kemajuan dalam pembelajaran, tapi maaf bukannya peran guru bukan di munafikan disini. Tapi mari sama-sama kita ukur bagaimana progres pendidikan dibandingkan pembelajaran sekolah tatap muka," ungkapnya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Kasus Oknum ASN Perkosa 3 Anak, Bareskrim Kirim Tim, LBH akan Serahkan Bukti
-
Kementerian PUPR Bangun 23 Rusun Untuk ASN di Sejumlah Daerah
-
Masuk Mall di Padang Wajib Pakai Surat Vaksin, Ternyata Masih Ada yang Belum Menerapkan
-
Kementerian PPPA Turun Tangan Selidiki Dugaan Kasus Pencabulan Tiga Anak di Luwu Timur
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jadwal Imsakiyah Bukittinggi Selasa 24 Februari 2026, Ayo Sahur Tepat Waktu!
-
Jadwal Imsakiyah Kota Padang Selasa 24 Februari 2026, Cek Waktu Sahur hingga Berbuka!
-
CEK FAKTA: Viral Bantuan Dana untuk Masyarakat Non Muslim 2026 hingga Rp 2 Miliar, Benarkah?
-
Jalan Malalak Agam Belum Dibuka, Hanya Sepeda Motor Warga Lokal yang Boleh Melintas
-
Benarkah THR PNS 2026 Cair 26 Februari? Ini Besaran Nominalnya