- Kerugian bencana Sumbar capai Rp 33,5 triliun akibat bencana alam.
- Infrastruktur jadi sektor paling terdampak dalam bencana Sumatera Barat.
- Kabupaten Agam alami kerugian terbesar dibanding daerah terdampak lainnya.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatat kerugian bencana Sumbar akibat banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp 33,5 triliun.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengungkapkan, dari total kerugian bencana Sumbar tersebut, kerusakan fisik tercatat sebesar Rp 15,63 triliun, sementara nilai kerugian ekonomi mencapai Rp17,91 triliun.
“Total kerusakan yang tercatat mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian Rp17,91 triliun,” kata Mahyeldi, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, besarnya kerugian bencana Sumbar harus menjadi dasar penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan, khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh lintas sektor.
Dari hasil pendataan, sektor infrastruktur Sumbar menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerugian mencapai Rp 14,16 triliun.
Kerusakan infrastruktur dinilai memiliki dampak luas karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas, distribusi logistik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor permukiman warga juga mengalami kerusakan cukup besar dengan total mencapai Rp1,45 triliun. Kondisi ini menunjukkan dampak langsung bencana terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat.
“Angka ini menggambarkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka,” kata eks Wali Kota Padang tersebut.
Sementara itu, pada sektor ekonomi Sumbar, kerusakan tercatat sebesar Rp813 miliar dengan nilai kerugian mencapai Rp1,46 triliun. Gangguan ini berdampak pada terhentinya aktivitas usaha serta hilangnya mata pencaharian masyarakat di sejumlah daerah terdampak.
Di sektor sosial, pemerintah mencatat kerusakan sebesar Rp347 miliar dan kerugian Rp255 miliar. Angka ini mencerminkan terganggunya layanan sosial dasar serta fasilitas publik yang menunjang kehidupan masyarakat.
Dari total 16 kabupaten dan kota terdampak banjir bandang dan longsor, Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan kerugian dan kerusakan terbesar, yakni mencapai Rp10,49 triliun. Disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun dan Kota Padang Rp4,88 triliun.
Kabupaten lainnya juga mencatat angka signifikan, seperti Kabupaten Solok dengan Rp3,09 triliun, Kabupaten Tanah Datar Rp2,94 triliun, serta Kabupaten Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.
“Angka-angka ini menjadi potret nyata besarnya upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi di berbagai sektor,” ujarnya.
Besarnya kerugian bencana Sumbar menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Sumbar. (Antara)
