Baca 10 detik
-
PPPK berstatus ASN sehingga tidak berhak menerima bansos 2026.
-
PKH dan BPNT hanya untuk keluarga miskin terdata resmi.
-
Data penerima bansos akan dievaluasi sistem Kemensos.
Pemerintah dapat melakukan pencoretan data, memberikan teguran, hingga mewajibkan pengembalian bantuan. Evaluasi ulang hanya dapat diajukan melalui pemerintah desa atau dinas sosial jika terjadi kondisi ekonomi sangat rentan, dengan keputusan akhir tetap di Kemensos.
Dengan demikian, PPPK bisa menerima bansos PKH dan BPNT 2026 dipastikan tidak sesuai aturan. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan data dan risiko sanksi di kemudian hari.
