SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (17/2/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua II DPD RI, Bahar Bausan, serta Anggota DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman, bersama anggota Komite I lainnya.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, utusan LKAAM Sumbar, serta unsur OPD terkait.
Baca Juga:Tensi Tinggi Jelang Pelantikan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Lolos Tes Kesehatan di Kemendagri
Delapan Tahun GTRA, Reforma Agraria di Sumbar Terus Berjalan
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah berjalan selama delapan tahun di Sumbar sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria.
"Melalui GTRA, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, program ini telah meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar hingga 40 persen, serta melalui redistribusi tanah, sebanyak 42.542 bidang tanah telah diserahkan kepada masyarakat.
Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait legalisasi aset, konflik lahan, dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat.
Baca Juga:Bank Nagari Perkuat Ekonomi Syariah Sumbar Lewat Kerja Sama dengan Dewan Masjid Indonesia
Reforma Agraria Sejalan dengan Program Unggulan Sumbar
Mahyeldi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan bagian dari program unggulan (Progul) Pemprov Sumbar dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
Program ini dinilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
"Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki komitmen tinggi dalam mendukung dan menyukseskan program reforma agraria, agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat," kata Mahyeldi.
Menutup rapat kerja tersebut, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Komite I DPD RI atas kunjungan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran program reforma agraria di Sumbar.
"Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Semoga program reforma agraria di Sumbar semakin memberikan dampak positif dan luas bagi masyarakat," tutupnya.
