SuaraSumbar.id - Transformasi kendaraan listrik menjadi solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi polusi udara. Hingga April 2024, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah mencapai 133.225 unit. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan transportasi ramah lingkungan cukup signifikan.
Dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam percepatan transformasi dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik. Dorongan itu tertuang dalam sejumlah regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 hingga Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik.
Pertumbuhan populasi kendaraan listrik membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya dengan sinergitas penuh dari PT PLN (Persero). Perusahaan pelat merah itu berkomitmen terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Tanah Air.
PLN mempercepat penyediaan infrastruktur charging station untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di seluruh Indonesia. Hingga semester I tahun 2024, tersedia 1.582 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 14.524 Home Charging.
Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu wilayah yang penyediaan SPKLU-nya sedang dipacu. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar mulai menghadirkan SPKLU sejak 27 Desember 2021 lalu. Tercatat hingga kini sudah 37 unit SPKLU aktif di hampir seluruh kabupaten dan kota di Ranah Minang.
Mulai dari Kota Padang, Payakumbuh, Padang Pariaman, Padang Panjang, Pasaman, Limapuluh Kota, Sawahlunto, Sijunjung, Pasaman Barat, Bukittinggi, Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kota Pariaman hingga Kabupaten Agam.
"Mayoritas SPKLU memang berada di Kota Padang, kemudian juga di jalan-jalan utama antar wilayah di Sumbar," kata Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Sumbar, Hery Kurniawan Indarto, dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Jumat (25/10/2024).
Hery mengatakan, pertumbuhan SPKLU di Sumbar cukup cepat. PLN menargetkan pembangunan 56 unit SPKLU di Sumbar hingga akhir 2024. Sasaran pembangunan jaringan SPKLU tentu saja daerah-daerah ramai dan yang menjadi destinasi wisata.
Kemudian, daerah yang berada di ujung kota atau kabupaten yang membutuhkan fasilitas charging station dari pengguna kendaraan listrik. "Kami utamakan daerah yang kawasannya banyak perkembangan resto, hotel dan fasilitas lainnya. Kawasan jalan lintas antar provinsi juga jadi sasaran utama pengembangan jaringan SPKLU," katanya.
Pihaknya tidak buru-buru menghadirkan SPKLU di 19 kabupaten dan kota. Sebab, dalam merencanakan pembangunan SPKLU, PLN menyesuaikan dengan roadmap, potensi kunjungan di lokasi, dan titik strategis yang mungkin terkunjungi oleh kendaraan listrik itu sendiri.
"Populasi mobil listrik yang terdata di kami (PLN) baru 49 unit dan itu mayoritas di Padang. Kalau data dari dealer tentu lebih banyak, apalagi sepeda motor listrik," tuturnya.
Hery Kurniawan Indarto menerangkan bahwa animo masyarakat Sumbar untuk memiliki mobil listrik memang belum setinggi kota-kota besar di Indonesia. Namun, potensi bertransformasi ke mobil listrik sudah makin tumbuh. Ia meyakini, target "langit biru" Sumbar bakal cepat terwujud jika semua pihak bisa berkolaborasi dan meyakini transformasi ini adalah cara melawan polusi udara.
"Mungkin karena harga mobil listrik masih dianggap tinggi (mahal) dan juga keraguan masyarakat terhadap kualitas baterai," katanya.
Atas dasar itu, PLN terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kebaikan menggunakan kendaraan listrik. Peralihan dari mobil BBM ke baterai ini bukan persoalan cepat atau lambatnya, namun tentang bagaimana masyarakat meyakini bahwa mobil listrik itu betul-betul memberi manfaat lebih untuk kehidupan yang berkalunjutan.
"Selain gencar sosialisasi, PLN juga memacu infrastruktur (SPKLU) demi kenyamanan pengguna mobil listrik," katanya.
Bicara target, PLN Sumbar mengaku tetap mengacu dengan komitmen nasional, yakni program Net Zero Emmision (NZE) 2060 mendatang. Sebab, selain tentang mobil BBM ke listrik, pihaknya juga memacu peralihan memasak dari gas dan minyak menjadi kompor listrik, hingga memeratakan infrastruktur charging mobil dan motor listrik.
Selain SPKLU, PLN Sumbar telah membangun 26 unit Anjungan Listrik Mandiri (ALMA) di Pelabuhan Bungus Teluk Kabung Padang, Tua Pejat Mentawai dan Painan Pesisir Selatan.
"ALMA ini untuk menunjang fasilitas kapal sandar yang operasionalnya biasa pakai genset beralih ke listrik. Sasarannya tentu saja green energy atau energi hijau," tutupnya.
Net Zero Emmision 2060
Salah seorang pengguna mobil listrik, Maigus Tinus (47), mengatakan bahwa mobil listrik lebih responsif dibanding mobil konvensional. Apalagi, mayoritas garansi baterai hingga delapan tahun dari pabrik.
“Tenaganya spontan, begitu gas diinjak, langsung melaju sesuai kecepatan yang diinginkan,” ujarnya kepada Suara.com, Senin (28/10/2024).
Selain responsif, kata putra Kabupaten Solok itu, mobil listrik dinilai lebih hemat dan murah dalam operasional. Dia pun membagikan pengalamannya mengisi daya mobil listrik melalui meteran token khusus hanya membutuhkan Rp ribu hingga Rp 70 ribu untuk pengisian penuh. Daya tersebut bisa menempuh jarak hingga 410 kilometer.
"Sangat ekonomis bagi pengguna yang membutuhkan efisiensi dalam jangka panjang," katanya.
Maigus juga menyebutkan bahwa mobil listrik terbukti lebih ramah lingkungan. Sebab, kendaraan berbatera itu tidak menimbulkan polusi udara. “Mobil listrik tidak punya knalpot atau gas buang, polusi udara jelas berkurang drastis,” kata Maigus.
Keunggulan ini semakin mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi, mobil listrik bisa menjadi solusi transportasi masa depan yang berkelanjutan.
Meski harga mobil listrik diakui Maigus masih relatif tinggi, kini mulai banyak merek-merek yang bersaing di pasar sehingga harganya semakin terjangkau. "Yang terpenting, pajaknya sangat murah,” ujarnya.
Di lain hal, Maigus berharap agar sosialiasi tentang manfaat kendaraan listrik terus digencarkan. Menurutnya, upaya memasifkan gerakan tranformasi kendaraan listrik harus didukung semua pihak, terutama masyarakat.
"Kolaborasi penyedia mobil listrik dan infrstrukturnya dengan masyarakat yang akan menjadi konsumen sangat diperlukan," katanya.
Sementara itu, PLN akan terus berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik yang mulai berkembang pesat di Indonesia. Hal itu sejalan dengan fokus pemerintah yang sedang mengakselerasikan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau EV untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, dan mendorong transformasi industri serta mendorong ketahanan energi nasional.
“PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi, SPKLU, SPLU, dan SPBKLU telah siapkan," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di web resmi PLN.
PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
Menurut Darmawan, menggunakan kendaraan listrik akan membantu pengguna menjadi lebih hemat. Sebagai gambaran, untuk kendaraan sepeda motor dengan jarak tempuh 50 kilometer (km) membutuhkan 1 liter BBM, sedangkan sepeda motor listrik dengan jarak sama menghabiskan 1,2 kilowatt hour (kWh).
"Dengan asumsi tarif listrik sebesar Rp 1.699,53 per kWh, hanya diperlukan sekitar Rp 2.500 untuk sepeda motor listrik. Sedangkan, motor BBM menghabiskan sekitar Rp 13 ribu untuk menempuh jarak yang sama. Dengan begitu menggunakan motor listrik lebih hemat biaya 80 persen daripada menggunakan sepeda motor BBM,” jelasnya.
Selain itu, EV merupakan kendaraan yang sangat ramah lingkungan. Hal ini juga sangat membantu menciptakan lingkungan yang lebih segar dan nyaman. Jika dibandingkan emisi yang dihasilkan antara kendaraan berbahan bakar minyak dan EV, konsumsi 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik, sedangkan emisi karbon 1 liter BBM adalah 2,4 kg Co2e, dan emisi karbon 1,2 kWh listrik adalah 1,3 kg Co2e. Artinya, dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat sudah mengurangi sekitar 50 persen emisi karbon.
PT PLN telah melakukan berbagai strategi hingga penyiapan infrastruktur untuk mencapai Net Zero Emissions tahun 2060. Bersama Pemerintah, PLN telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut sebagai yang paling hijau sepanjang sejarah, dengan rencana penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) hingga 51,6 persen atau 21 gigawatt (GW) pada 2030.
PLN dan Pemerintah juga merancang Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan batubara secara bertahap atau dikenal sebagai coal phase down.
Selain itu, PLN menargetkan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan mencapai 66.000 MW pada 2040. Pengembangan ini mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, sebagai upaya menggantikan energi fosil dalam jangka panjang. Saat ini, PLN telah menerapkan teknologi co-firing di 46 PLTU dengan memanfaatkan biomassa sebagai bahan substitusi batubara, yang rencananya akan ditingkatkan hingga 52 PLTU pada 2025.
Pemerintah Indonesia menargetkan 2 juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta kendaraan listrik roda dua beroperasi di Indonesia pada 2030. Target ambisius ini diharapkan mampu menghemat energi hingga 29,79 juta barel setara minyak (MBOE) dan mengurangi emisi hingga 7,23 juta ton CO2.
