SuaraSumbar.id - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2024 menunjukkan hasil yang belum optimal hingga Senin (7/10/2024).
Dari total pagu anggaran sebesar Rp6,81 triliun, serapan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai Rp3,85 triliun atau sekitar 56,59%, yang masih di bawah target sebesar Rp4,21 triliun atau 61,81%.
Pendapatan daerah juga belum mencapai target yang diharapkan. Dari total target pendapatan sebesar Rp6,58 triliun, realisasi saat ini baru mencapai Rp4,74 triliun atau sekitar 72%.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa target keuangan dan pembangunan fisik tidak akan tercapai hingga akhir tahun.
Baca Juga:Pemprov Sumbar Aspal Ruas Jalan Langgai Pesisir Selatan, Akses Penting Pengangkutan Gambir
Berdasarkan data real-time dari Dashboard Pembangunan Sumbar yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sejumlah OPD dengan serapan anggaran terendah antara lain Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) dengan 29,96%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 37,05%, Biro Perekonomian 38,84%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 40,02%, serta Biro Hukum 43,52%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa OPD perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.
Selain itu, realisasi pembangunan fisik juga masih di bawah target yang diharapkan. Hingga saat ini, capaian fisik hanya mencapai 69,22%, sementara target yang ditetapkan sebesar 77,4%.
OPD dengan Kinerja Realisasi Fisik Terendah
Lima OPD dengan realisasi fisik terendah adalah Disperkimtan (26,22%), Disbuntanhor (26,62%), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (48,82%), Sekretariat DPRD (50,42%), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (50,95%).
Baca Juga:Pemprov Sumbar Tawarkan Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen, Berlaku Oktober-Desember 2024
Sebaliknya, lima OPD dengan kinerja terbaik dalam realisasi fisik antara lain Dinas Satpol PP dengan 94,70%, RSJ HB Saanin (86,51%), Biro Organisasi (86,37%), Kesbangpol (86,30%), dan Biro Administrasi Pimpinan (86,15%).
